Jakarta, (Tagar 6/6/2018) - Ketidakhadiran Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbuntut panjang.
Sejumlah anggota DPR Komisi III mengomentari pernyataan Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang dinilai melebih-lebihkan pernyataan ketidakhadiran Bamsoet tersebut.
“Menurut saya tidaklah elok, tidaklah pantas, kalau kemudian jubir KPK menyampaikan, sampai pada ranah bahwa ingin menyelidiki, dan lain sebagainya. Karena itu kewenangan penyidik bukan kewenangan juru bicara KPK,” ungkap Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/6).
Politikus PKS tersebut menjelaskan, sebenarnya juru bicara KPK itu hanya boleh menyampaikan terkait ketidakhadiran saja. Tidak boleh menambah atau mendramatisir sebab bisa membunuh karakter seseorang, terlebih Bamsoet seorang pimpinan parlemen.
“Tidak boleh menambah, mendramatisir atau dalam kata lain seolah ingin setengah membunuh karakter orang. Nah, itu saya minta pada pimpinan KPK supaya memberikan pengarahan,” terangnya.
Namun, ia pun masih mempertanyakan pernyataan juru bicara KPK tersebut, apakah dilebih-lebihkan atau memang sudah sesuai arahan pimpinannya.
“Nah pertanyaannya, apakah dia menambah-nambah atau mengurangi apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK. Karena itu memang yang menjadi pertanyaan apakah memang pimpinan KPK meminta kepada jubir KPK tersebut untuk mengatakan hal seperti itu atau sebaliknya,” tukasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani berharap gaya komunikasi publik juru bicara KPK diperbaiki. Sebab, bisa membuka perseteruan antarlembaga.
Gaya komunikasi publik KPK atau juru bicaranya yang cenderung gagah-gagahan agar diubah. Kalau terus seperti itu, saya mengkhawatirkan DPR melalui kewenangan yang diberikan dalam UU MD3 juga ganti gagah-gagahan memanggil juru bicara KPK dan menyampaikan kalau tidak mau datang akan dipanggil paksa,” beber Arsul.
“Silakan KPK untuk terus melakukan proses penegakan hukum sesuai kewenangannya, namun tidak perlu membuka ruang perseteruan kelembagaan. Dapat ikannya, tanpa airnya jadi keruh,” sambungnya.
Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Masinton pun turut membela alasan ketidakhadiran Bamsoet. Menurutnya, lembaga anti rasuah tersebut haruslah mengerti saat pimpinan parlemen tak bisa hadir dikarenakan kegiatan Ketua DPR sudah terjadwal jauh hari.
“Seharusnya bisa dipahami oleh KPK dan tidak menjadikannya sebagai polemik opini seperti yang disampaikan oleh juru bicara KPK ke media massa dengan tudingan opini Ketua DPR tidak patuh hukum,” tegas Masinton.
Jika akan memanggil atau mengundang kembali, menurut Masinton seharusnya dilakukan oleh pimpinan KPK, bukan selevel juru bicara. Sebab, juru bicara KPK dianggap tak memahami tugas kelembagaan DPR.
“Pemanggilan pemeriksaan saksi terhadap Mas Bamsoet yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR harusnya disampaikan langsung oleh pimpinan KPK dan bukan selevel juru bicara,” tuturnya.
“Apalagi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara KPK sungguh tidak memahami tugas-tugas kelembagaan DPR yang sedang dilaksanakan oleh Mas Bamsoet sebagai Ketua DPR,” tandasnya.
Perlu diketahui, sebelumnya juru bicara KPK Febri Diansyah mengkonfirmasi ketidakhadiran Ketua DPR Bambang Soesatyo. Ia pun menyebut akan membaca dan mempelajari ketidakhadiran Bamsoet sebagai saksi kasus korupsi E-KTP apakah dikategorikan alasan yang patut atau tidak.
“Tentu saja surat itu perlu kami baca lebih dahulu, perlu kami pelajari. Apakah alasan-alasan seperti menghadiri atau membuka bazar tersebut atau menjadi narasumber dapat menjadi alasan yang patut untuk tidak hadir dalam sebuah panggilan penyidik. Jadi, kita akan lihat apakah alasan ini dapat dikategorikan sebagai alasan yang patut,” ujar Febri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Senin (4/6). (nhn)
