Denpasar- Pemerintah Provinsi Bali merancang tiga skema penanganan pandemi Covid-19 secara menyeluruh dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 756 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari realokasi APBD Semesta Berencana Bali 2020.
"Secara keseluruhan anggaran yang dialokasikan untuk tiga paket kebijakan tersebut melalui refocusing APBD sebesar Rp 756 miliar lebih," ujar Gubernur Bali I Wayan Koster dalam jumpa pers di Bale Gajah Rumah Jabatan Gubernur Bali, Komplek Jayasabha Denpasar, Kamis 23 April 2020.
Anggaran sebesar Rp 756 miliar tersebut berasal dari tiga sumber penyisiran atau realokasi.
Baca Juga: Pariwisata di Bali Masih Fokus Penanganan Corona
Tiga paket itu, pertama mencakup penanganan Covid-19 sebesar Rp 274,7 miliar. Kedua, untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 220 miliar dan ketiga, untuk jaring pengaman sosial Rp 261,3 miliar.
Anggaran sebesar Rp 756 miliar tersebut berasal dari tiga sumber penyisiran atau realokasi. Pertama, belanja tidak langsung (belanja pegawai, bantuan keuangan khusus, dan belanja tidak terduga) sebesar Rp 19 miliar. Kedua, belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal) sebesar Rp 687 miliar. Ketiga, pembiayaan (penyertaan modal) sebanyak Rp 50 miliar.
Anggaran untuk jaringan pengaman sosial sebesar Rp 261,3 miliar, pemerintah telah mendata masyarakat miskin yang juga terdampak Covid-19.
Lebih detail, anggaran untuk penanganan Covid-19 akan dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan RS rujukan Covid-19 dan RS PTN Universitas Udayana, untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) dan logistik lainnya. Angka sebesar Rp 274,7 miliar tersebut juga untuk operasional petugas gugus tugas di lapangan seperti APD dan konsumsi. "Serta, untuk pemenuhan kebutuhan di karantina, seperti makanan, obat-obatan dan upaya kesehatan juga," tutur Wayan Koster.
Untuk penanganan dampak ekonomi, alokasi anggaran Rp 220 miliar tersebut untuk sektor UMKM, para pekerja yang kena PHK, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, serta industri-industri yang terimbas Covid-19.
Sementara anggaran untuk jaringan pengaman sosial sebesar Rp 261,3 miliar, pemerintah telah mendata masyarakat miskin yang juga terdampak bencana ini. Secara detail Gubernur Wayan Koster sudah mendapatkan data pasti, sehingga bantuan bisa disalurkan dengan tepat, by name dan by addres. Bantuan akan disampaikan melalui nomor rekening masing-masing, sehingga tidak ada pemotongan atau apa pun. Bagi mereka yang tidak punya rekening akan difasilitasi untuk membuatnya.
Menurut Gubernur Bali, Wayan Koster, untuk skema kebijakan penanganan kesehatan Covid-19, akan difokuskan pada dua skema. Yakni penanganan kesehatan berbasis desa adat dengan anggaran sebesar Rp 75 miliar dan penanganan kesehatan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali dengan anggaran Rp 200 miliar.
Baca Juga: OJK Restui Restrukturisasi UMKM Bali Rp 1,49 Triliun
Untuk skema penanganan kesehatan berbasis desa adat, kata Wayan Koster, ada dua paket kegiatan. Pertama, kegiatan secara niskala dengan ritual nunas ica bersama pamangku di Pura Kahyangan Tiga dan nyejer daksina di desa adat mulai 31 Maret 2020 sampai pandemi Covid-19 berakhir. “Selanjutnya, memohon kepada Ida Batara Sesuhunan sesuai dengan desa adat setempat,” katanya.[]
