Semarang, (Tagar 23/11/2018) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu ribuan kepala desa, perangkat desa dan petugas pendamping dana desa se-Jawa Tengah, Kamis (22/11). Dalam kesempatan ini para kepala desa mengeluhkan masih ribetnya pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan Dana Desa.
"Dana Desa cair dan penggunaannya perlu pertanggungjawaban. Saya tanya, apakah pembuatan LPj masih sulit?" kata Jokowi dalam Sarasehan Pengelolaan Dana Desa se-Jateng di Merapi Ballroom, Kompleks PRPP Semarang.
Ribuan kades pun kompak menjawab sulit. Mendengar hal itu, Presiden meminta perwakilan kades dan petugas pendamping Dana Desa maju ke depan.
"Sulitnya seperti apa? Coba dari Boyolali maju," pinta Jokowi.
Maka terjadilah dialog serius namun santai di atas panggung sarasehan.
"Sulitnya, selama ini sering mendengar sendiri dari Pak Jokowi laporan cukup dua lembar, akan tetapi dalam setahun tidak bisa dihitung lembaran LPj-nya, banyak," ujar Sugeng, salah satu kades di Boyolali.
"Sulit? Tapi empat tahun bisa membuat laporan," cetus Jokowi disambut gelak tawa hadirin.
Sementara itu perwakilan petugas pendamping Dana Desa, Wulandari mengatakan para kades kerap lupa menyertakan nota belanja sebagai bukti penggunaan Dana Desa.
"Laporannya tidak sulit tapi notanya keselip. Sering, saat saya tanya, dijawab notanya belum ada Mbak," cerita Wulandari.
Para kades yang didampingi, lanjut dia, juga kerap memecah penggunaan Dana Desa untuk banyak kegiatan. Hal ini yang membuat LPj menjadi banyak.
"Laporannya jadi banyak karena kegiatannya dibuat kecil-kecil. Semestinya bisa dijadikan satu kegiatan sehingga laporannya bisa satu," imbuh dia.
Mendengar keluhan-keluhan tersebut, Jokowi mengatakan target pembuatan LPj penggunaan uang negara memang tidak seperti yang diharapkannya. Sejak Dana Desa dikucurkan empat tahun lalu, mekanisme pertanggungjawaban masih ribet dan berbelit. Bahkan meski dua tahun lalu sudah menginstruksikan Menteri Keuangan untuk membuat aturan yang simpel namun tidak mengesampingkan faktor akuntabilitas laporan, harapan Jokowi belum bisa terwujud.
"Saya ngecek kalau pas malam. Ada sekolah, malam hari masih terang benderang. Pikiran saya senang, malam hari masih ada kegiatan belajar mengajar. Saya tanya, ada kegiatan apa kok sampai malam. 'Pak kami baru selesaikan SPj (Surat Pertanggungjawaban'. Ternyata pekerjaan sampai malam tidak siapkan kegiatan belajar mengajar tapi selesaikan SPj. Di Kementerian PU juga seperti itu," ujar Presiden.
Atas kenyataan tersebut, Presiden Jokowi berjanji pada tahun anggaran 2019 pemerintahannya akan fokus menggarap perubahan regulasi menyangkut pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
"Kalau peraturan presiden, peraturan menteri mudah diubah. Tapi ini undang-undang, yang namanya perintah undang-undang itu sulit, sehingga belum bisa sederhana," jelasnya.
Bagi Jokowi dengan LPj kegiatan yang sederhana namun akuntabel maka diharapkan akselerasi pembangunan, khususnya di desa akan makin cepat.
"Kalau kita ingin bersaing dengan negara lain maka harus cepat, penyelesaiannya cepat. Kalau prosedurnya lamban seperti ini maka kita akan kalah. Di era sekarang, persaingan tidak lagi antara yang besar dan kecil atau kuat dengan yang lemah, tapi antara yang cepat dengan lamban atau lambat," tegas dia.
Dan lewat Dana Desa, akselerasi pembangunan di pedesaan makin cepat. Empat tahun pencairan Dana Desa tercatat jalan desa sepanjang 123.000 km terbangun. Juga mampu menyelesaikan pembangunan 11.500 Posyandu, 18.000 PAUD, 6.500 pasar desa, 791.000 ribu meter jembatan, 28.000 unit irigasi, 1.900 embung dan 26.700 kegiatan giat di Bumdes.
"Bahwa yang namanya desa selalu ada di pikiran dan hati saya, karena saya berasal dari desa. Dan empat tahun terakhir, desa jadi bintang utama dalam pembangunan. Saya percaya dengan membangun desa maka kita membangun Indonesia yang asli," tandas Jokowi.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengapresiasi konsep pembangunan pemerintahan Jokowi yang membangun wilayah pedesaan dan pelosok Tanah Air. Di Jateng sendiri, selain terbukti mampu mendorong dan menggeliatkan perekonomian masyarakat Desa, Dana Desa juga telah dikelola secara transparan.
"Hanya sedikit desa yang belum menempelkan info anggaran dana desa secara utuh. Artinya transparansi sudah terbangun, publik bisa melihat. Dan dengan Dana Desa partisipasi masyarakat akan datang, sekarang muncul banyak inovasi, desa wisata misalnya," tutur Ganjar. []
