Bagi Jabatan di DPRD DIY PKS Tersudut

Fraksi PKS kurang beruntung saat pembagian kursi di DPRD Yogyakarta, dimana hanya mendapatkan posisi sebagai Ketua Badan Kehormatan. Ini alasannya
Empat partai terbesar di DIY terwakili di empat Pimpinan DPRD DIY, dari kiri Ketua; Nuryadi (PDIP), Wakil Ketua I; Huda Tri Yudiana (PKS), Wakil Ketua II; Harwanta (PAN), dan Wakil Ketua III; Anton Prabu Semendawai (Gerindra), di gedung DPRD DIY. (Foto: Tagar/Agung Raharjo)

Yogyakarta - Pengisian pimpinan alat kelengkapan (Alkap) DPRD DIY berakhir dengan bagi-bagi jabatan. Namun, salah satu fraksi peraih suara terbesar kedua, yaitu Fraksi PKS kurang beruntung. PKS tersudut dari komunikasi politik antarfraksi, dan hanya mendapatkan posisi yang tidak strategis, sebagai Ketua Badan Kehormatan.

"Itu hasil maksimal komunikasi, negosiasi dan lobi PKS dengan seluruh elemen parpol, walaupun PKS mintanya proporsional agar lebih adil dan nyaman bagi semua pihak," kata Ketua DPW PKS DIY, Darul Falah, saat dimintai tanggapannya terkait hasil komposisi pimpinan alat kelengkapan DPRD DIY, Rabu 16 Oktober 2019.

Secara resmi rapat Paripurna DPRD DIY telah memutuskan pembentukan personalia yang duduk di Alkap, Senin, 14 Oktober 2019. Komposisi pengisian pimpinan Alkap disesuai perolehan kursi masing-masing fraksi.

Dari 16 pos pimpinan Alkap di empat komisi dan dua badan, Fraksi PDI Perjuangan menempatkan enam wakilnya, disusul masing-masing dua orang wakil Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, serta masing-masing satu orang dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi NasDem-PSI-PD-PPP.

Walaupun meninggalkan ketidakberuntungan bagi PKS, namun Ketua DPRD DIY Nuryadi menyatakan komposisi Alkap sudah melalui persetujuan dan kesepakatan seluruh pimpinan fraksi. Komposisi yang ada dinilainya sudah proporsional dan tidak ada fraksi yang ditinggalkan.

Itu hasil maksimal komunikasi, negosiasi dan lobi PKS dengan seluruh elemen parpol, walaupun PKS mintanya proporsional agar lebih adil dan nyaman bagi semua pihak

"Tidak ada yang ditinggal, semua dapat (posisi) sesuai dengan porsi masing-masing," kata Nuryadi.

Politisi PDIP itu mengatakan musyawarah antarpimpinan fraksi dalam mengompromikan personalia Alkap dapat dicapai secara lancar. Untuk penyebaran personalia di empat komisi terbagi berimbang, yaitu 12 orang di Komisi A dan masing-masing 13 orang di tiga komisi lainnya.

"Kami tidak ingin ada kesan ada istilah komisi basah, ada komisi kering. Sehingga hanya akan menumpuk di sebagian komisi saja dan akan minim anggota di komisi lainnya," katanya.

Ada pun untuk pengisian personalia pimpinan Alkap yaitu tiga posisi Ketua dari Fraksi PDIP sebagai peraih kursi terbanyak. Rinciannya, Ketua Komisi A Eko Suwanto, Ketua Komisi D Kuswanto serta Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Istimewa Yuni Satia Rahayu.

Fraksi pemilik 17 kursi ini juga menempatkan tiga Wakil Ketua di Komisi B (RB Dwi Wahyu), Komisi C (Gimmy Rusdin), dan Badan Kehormatan (BK) Joko B Purnomo.

Sementara peraih jumlah kursi terbanyak kedua, dihuni PKS, PAN dan Gerindra yang semuanya mendapatkan tujuh kursi. Dari Fraksi PKS mendapatkan posisi sebagai Ketua Badan Kehormatan yang dijabat oleh Agus Sumartono serta Sekretaris Komisi D oleh Sofyan Setyo Darmawan. Dari Fraksi PAN mendapatkan posisi Ketua Komisi C yang diisi oleh Arif Setiadi dan Sekretaris Komisi B oleh Atmaji.

Dua legislator dari Fraksi Gerindra, Danang Wahyu Broto menempati Ketua Komisi B dan Retno Sudiyanti sebagai Sekretaris Komisi A.

Perwakilan dari empat fraksi diatas (PDIP, PKS, PAN, Gerindra) juga telah menempatkan kader-kadernya duduk di pos pimpinan DPRD DIY. Adapun perwakilan diluar empat fraksi tersebut terdistribusi pimpinan Alkap non Ketua.

PKB yang mengantongi enam kursi di DPRD DIY menempatkan Aslam Ridlo sebagai Wakil Ketua Bapemperda dan Umaruddin Masdar sebagai Wakil Ketua Komisi D. Dua pos tersisa  ditempati Golkar untuk Wakil Ketua Komisi A (Suwardi) dan NasDem untuk Sekretaris Komisi C (Suparja).

Agus Sumartono saat dimintai tanggapannya memimpin BK mengungkapkan akan menjalani sesuai ketugasan yang ada. Namun ia tidak menampik jika PKS merasa dirugikan secara politik dalam komunikasi antar fraksi saat memutuskan pembagian pimpinan Alkap.

"Ya begitulah," jawab dia, saat ditanya kenapa PKS hanya mendapatkan posisi Ketua BK yang resisten konflik berhadapan dengan rekan kerja sendiri karena membidangi etika dan kedisplinan anggota DPRD DIY. []

Baca juga:

Berita terkait
Batik Nitik Resmi Jadi Produk Indikasi Geografis DIY
Motif Batik Nitik telah resmi memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Indikasi Geografis DIY.
Fadli Zon Diyakini Masuk Kabinet Jokowi
Politikus Gerindra diyakini akan masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin.
Dana Repatriasi Diyakini Tidak Akan Keluar Lagi
Pemerintah terus menggalakkan iklim investasi yang lebih baik agar dana repatriasi dari amnesti pajak tidak keluar lagi dari Indonesia.
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.