Samosir - Setelah Geopark Kaldera Toba disahkan oleh badan dunia United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization (Unesco) sebagai bagian taman bumi pada 7 Juli 2020, belum terlihat langkah konkrit Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah kabupaten se-Kawasan Danau Toba.
Langkah dimaksud sebagai bentuk respons untuk melakukan sejumlah perencanaan dan aksi lapangan untuk mengembangkan Geopark Kaldera Toba sebagai destinasi pariwisata. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sudah mengundang seluruh pihak termasuk bupati se-Kawasan Danau Toba dalam rapat yang digelar secara daring pada 23 Juli 2020 lalu.
Disayangkan, yang memimpin rapat saat itu hanya Sekda Provisni Sumut Sabrina. Kemudian hampir seluruh bupati tidak hadir dalam rapat, kecuali Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan. Para bupati hanya mengutus sekda untuk menghadiri rapat yang bersifat strategis itu.
Hal itu diungkap salah seorang peserta rapat daring, Wilmar Simandjorang, yang merupakan Manajer Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba.
"Rapat hanya dihadiri satu orang bupati di Kawasan Danau Toba. Sisanya mengirimkan sekda. Ini menunjukkan belum seriusnya pada kepala daerah merespons pengesahan Geoprak Kaldera Toba oleh Unesco pada 7 Juli 2020 lalu," katanya, Kamis, 30 Juli 2020 lewat telepon seluler.
Wilmar menyebut, pemerintah daerah, provinisi dan pusat harus dengan segara menyiapkan perencanaan dan aksi bagaimana mengembangkan Geopark Kaldera Toba.
Semula semua perencanaan harus mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark Sebagai Destinasi Pariwisata.
Kemudian merujuk rekomendasi Unesco Tahun 2015, rekomendasi Italy Tahun 2018 dan rekomendasi Rinjani Tahun 2019 untuk dijadikan action plan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BP GKT) dan semua stakeholder.
Maka sejak Geopark Kaldera Toba ditetapkan Unesco pada 7 Juli 2020 sudah ada landasan hukum untuk bekerja, sehingga dalam perencanaan pengelolaan Geopark Kaldera Toba tak lagi beretorika semata.
BP GKT lembaganya harus ramping dan diurus orang profesional yang menguasai substansi geopark
"Untuk Toba, hasil hari ini sangat menentukan kepada masa depan Goepark Kaldera Toba dan pembangunan Toba. Jika tidak berhasil membuat rencana hari ini maka hilang momentum dan kesempatan untuk empat tahun ke depan," katanya.
Wilmar lalu mengingatkan bahwa BP GKT tidak berproyek, hanya perlu dana hibah untuk biaya operasional.
"BP GKT lembaganya harus ramping dan diurus orang profesional yang menguasai substansi geopark yang berdedikasi tinggi untuk Toba dengan jejak digital tidak pernah ikut merusak lingkungan di Kawasan Danau Toba," tukasnya.
Diketahui ada enam rekomendasi Unesco Global Geopark untuk Geopark Kaldera Toba:
1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha pariwisata dan masyarakat di Kaldera Toba.
2. Peningkatan sinergi dengan institusi, lembaga, dan pelaku di kawasan Toba.
3. Mengikuti konferensi dan aktivitas Global Geopark Network Unesco.
4. Melakukan pengembangan edukasi interaktif siswa sekolah di Toba Kaldera Unesco Global Geopark.
5. Meningkatkan strategi aktivitas mitigasi bencana dan perubahan iklim di Toba Kaldera Unesco Global Geopark.
6. Meningkatkan jejaring anggota Unesco Global Geopark di dunia dalam hal penelitian dan konservasi serta promosi.
Kaldera Toba telah diberikan gelar Unesco Global Geopark untuk periode empat tahun sejak 10 Juli 2020-9 Juli 2024. Validasi ulang pertama akan berlangsung antara Mei dan Agustus 2023.[]
