Awasi Presiden, GMKI Luncurkan Posko Pengawasan Nawacita

GMKI dalam masa-masa periode keputusan sekarang juga yang lalu, tetap terus memantau bagaimana pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program dari pemerintah
Ketua Umum GMKI, Sahat Martin Philip Sinurat sedang memberikan penjelasan terkait program pemerintah. Fokus GMKI dalam mengawasi program dan kebijakan pemerintah diantaranya persoalan pertanian desa, perempuan, maritim, ekonomi kreatif, penegakan hukum, penyelesaian kasus HAM dan pelaksanaan pemilu. GMKI akan meminta 100 cabang GMKI yang tersebar di daerah untuk melakukan secara periodik pengawasan seluruh Indonesia terhadap program dan kebijakan pemerintah tersebut. (Foto: Ard)

Jakarta, (Tagar 20/10/2017) - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mengevaluasi 3 tahun kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Launching Posko Pengawasan Nawacita.

"Memasuki tahun ketiga, pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla sedang menetapkan 9 Agenda Nawacita," ujar Ketua Umum GMKI, Sahat Martin Philip Sinurat di Cikini, Jakarta, Jumat (20/10).

Oleh sebab itu, hingga kini GMKI terus memantau pelaksanaan kebijakan maupun program dari pemerintah pusat agar dapat terintegrasi hingga ke tingkat daerah.

"GMKI dalam masa-masa periode keputusan sekarang juga yang lalu, tetap terus memantau bagaimana pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program dari pemerintah," jelas Sahat.

Sahat menjelaskan, fokus GMKI dalam mengawasi program dan kebijakan pemerintah diantaranya persoalan pertanian desa, perempuan, maritim, ekonomi kreatif, penegakan hukum, penyelesaian kasus HAM dan pelaksanaan pemilu.

"Fokus GMKI sudah kami kaji ini juga sejalan dengan agenda nawacita," ujarnya.

Untuk itu GMKI akan meminta 100 cabang GMKI yang tersebar di daerah untuk melakukan secara periodik pengawasan seluruh Indonesia terhadap program dan kebijakan pemerintah tersebut.

"Kita minta untuk mengawasi bagaimana berjalannya program-program pemerintah yang sesuai dengan fokus tadi di daerah masing-masing," lanjutnya.

Sahat mencontohkan, GMKI Sumatera Utara dan Bali telah merespon persoalan korupsi yang sempat terjadi disana. "Nah itu terkait persoalan-persoalan korupsi, begitu juga terkait persoalan perempuan, agraria dan lainnya," tambahnya. (ard)

Berita terkait