Jakarta – Pemerintah Australia, 3 Mei 2021, mengatakan kontrak sewa 99 tahun dengan sebuah perusahaan China yang kontroversial di Pelabuhan Darwin sedang ditinjau dan dapat dibatalkan. Hal ini akan membuka titik gesekan baru dalam hubungan antara Beijing dan Canberra.
Kesepakatan sewa, yang ditengahi oleh pemerintah setempat di Northern Territory, Australia, telah menimbulkan keprihatinan serius di Canberra dan di Washington, di mana hal itu dipandang sebagai permasalahan strategis.
Pelabuhan Darwin adalah pelabuhan terpenting di pantai utara Australia. Pelabuhan itu juga merupakan pelabuhan yang paling dekat dengan Asia dan pangkalan bagi Marinir AS yang bergilir keluar masuk negara tersebut.
Letak geografis Kota Darwin di Australia (Foto: kids.britannica.com)
Menteri Pertahanan Australia yang baru ditunjuk, Peter Dutton, mengatakan kepada surat kabar Sydney Morning Herald bahwa departemennya telah diminta untuk mengevaluasi kesepakatan yang dibuat pada tahun 2015 itu. Ia menolak untuk mengesampingkan kemungkinan memaksa perusahaan China itu, China Landbridge, melakukan divestasi dengan alasan keamanan nasional.
“Kaji ulang pertahanan akan dilakukan dan kita bisa melihat opsi-opsi yang menjadi kepentingan nasional kita setelah itu," katanya. Landbridge dimiliki oleh miliarder asal China, Ye Cheng.
Menyusul kesepakatan Pelabuhan Darwin, Australia memperkenalkan undang-undang yang memberi Canberra hak veto atas kesepakatan-kesepakatan sensitif di masa depan dan melakukan evaluasi ulang atas kesepakatan-kesepakatan yang sudah ditandatangani.
Peter Dutton (Foto: voaindonesia.com - MANDEL NGAN/AFP)
Evaluasi itu akan selesai pada akhir tahun 2021 ini dan diharapkan mencakup Pelabuhan Darwin.
Namun, dalam komentarnya kepada The Herald, Dutton menyatakan secara eksplisit untuk pertama kalinya kesepakatan Darwin ditinjau ulang.
Setiap langkah untuk membatalkan kesepakatan diperkirakan akan semakin merenggangkan hubungan antara Australia dan China yang sudah berada dalam krisis yang parah.
PM Australia Prime Minister Scott Morrison. (Foto: Dok/voaindonesia.com/AP).Bulan lalu, pemerintah Perdana Menteri Scott Morrison membatalkan kesepakatan Sabuk dan Jalan yang dibuat antara Beijing dan negara bagian Victoria.
Hal itu memicu tanggapan marah dari China, yang memperingatkan adanya bahaya serius dalam hubungan yang sudah retak itu.
Prakarsa Sabuk dan Jalan dirancang untuk memperdalam hubungan China di seluruh Asia dan dunia. Tetapi, para kritikus mengatakan proyek-proyek China dan perusahaan-perusahaan yang terlibat digunakan negara itu sebagai pion-pion geopolitiknya (ab/uh)/voaindonesia.com. []
