Bandung - Kontraksi ekonomi Jawa Barat saat ini mencapai minus 5,90%, dimana angka tersebut berada di atas kontraksi ekonomi nasional, yaitu 5,38%. Situasi itu menjadi tantangan yang harus segera dijawab oleh semua pemangku kepentingan di Jawa Barat karena dampak dari kontraksi ekonomi akan dirasakan semua elemen masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang juga Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan semua pemangku kepentingan di Jawa Barat harus bahu-membahu memulihkan perekonomian Jawa Barat hingga nantinya perekonomian Jawa Barat bisa pulih dan kembali bergairah. "Kita sekarang punya Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Jabar yang anggotanya terdiri dari komponen masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan birokrat," kata Setiawan.
Hal itu disampaikan Setiawan dalam dialog ekonomi bertajuk “Peluang dan Tantangan Pemulihan Ekonomi Jabar Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Industri Perbankan” di Bandung, 9 Agustus 2020. Menurut Setiawan, Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat sudah memetakan semua permasalahan ekonomi dan sedang menyusun matriks prioritas, dimana nilai yang djkembangkan dalam menyusun prioritas ini adalah proaktif, transparan, ilmiah, inovatif, dan kolaboratif. "Semoga ini bisa segera kita jalankan," harap Setiawan
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan, mengatakan pemerintah menyadari bakal adanya kontraksi ekonomi, sehingga biaya penanganan Covid-19 diperbesar meski di lapangan ada kelambanan serapan dalam pelaksanaannya yang hingga aaat ini. Serapan baru mencapai 29,82% atau setara dengan Rp 366,83 triliun.
“Supaya triwulan ketiga kita bisa pulih, banyak program yang segera direalisasikan, salah satunya hibah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ini akan kita berikan asalkan by name by address-nya lengkap,” kata Rully.
Menurut Kepala OJK Jabar, Triana Gunawan, kontraksi ekonomi berpengaruh pada sektor perbankan, namun pembiayaan perbankan melandai karena pandemi Covid-19, maka dari itu OJK memberikan keleluasaan jasa keuangan untuk merelaksasi atau restrukturisasi kredit yang bertujuan untuk memperkuat dunia usaha dan menyehatkan bank. "Jika relaksasi tidak dilakukan, Non Performing Loan (NPL) bank dikhawatirkan akan tinggi, sehingga bank tidak sehat," ujarnya (Parno/jabarprov.go.id). []
