Jakarta, (Tagar 19/10/2017) - Tiga lembaga Amerika Serikat yaitu National Declassification Center (NDC), National Security Archive (NSA) yang merupakan lembaga nirlaba, dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA) membuka sejumlah dokumen kabel diplomatik soal tragedi 1965 di Indonesia.
Tiga puluh sembilan dokumen setebal 30.000 halaman yang merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia sejak 1964 hingga 1968 itu, berisi tentang ketegangan antara militer dengan PKI, termasuk efek selanjutnya berupa pembantaian massal.
Pembukaan dokumen yang dilakukan negara adikuasa tersebut, tak dipermasalahkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Karena menurutnya Amerika memang punya kebiasaan untuk membuka dokumen dalam jangka waktu tertentu.
"Ga kalau itu tradisi mereka kan, data itu data intelejen dibuka setiap sekian puluh tahun gitu kan? Silakan aja, kita juga punya data," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/10).
Menurut Fahri, Indonesia tak usah takut dengan Amerika yang membuka dokumennya. Indonesia juga bisa membalas, dengan membuka dokumen soal Amerika jika ada sesuatu yang tak diinginkan.
"Kita punya dokumen, dia punya dokumen ayo perang dokumen kita, emang dia doang yang punya dokumen. Ya kan? Ga penting juga lah Amerika sekarang, udah ga kaya dulu, kitalah yang hebat ini kan," pungkasnya. (nhn)
