Jakarta - Serikat pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta tidak bermain politik dalam urusan bisnis. Korporasi bisnis terkait angka-angka kinerja. Untung rugi sangat terlihat di korporasi.
Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Senin, 18 November 2019.
Teman-teman serikat pekerja lihat dulu kinerja Bapak Ahok kalau nanti masuk.
Kementerian BUMN meminta serikat pekerja BUMN melihat terlebih dahulu kinerja Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelum melancarkan protes.
"Ini urusan bisnis. Jangan bawa-bawa politik ke urusan bisnis. Kita minta dan kita harapkan teman-teman serikat pekerja lihat dulu kinerja Bapak Ahok kalau nanti masuk," ujar Arya Sinulingga seperti diberitakan Antara.
Arya mengatakan yang namanya korporasi, untuk mengukur tingkat keberhasilan sangat mudah. Angka-angka terkait kinerja, untung dan rugi sangat terlihat di korporasi.
Dengan demikian, lanjut Arya, Kementerian BUMN meminta serikat pekerja jangan bermain-main politik dalam urusan bisnis.
"Apakah mereka mau urusan politik masuk ke dalam urusan bisnis mereka. apakah mereka siap jika urusan politik dibawa-bawa ke urusan profesional? Mereka juga tidak mau," tutur Arya.
Sebelumnya Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak apabila Ahok masuk menjadi direksi atau komisaris Pertamina.
Presiden FSPPB Arie Gumilar menyebut rekam jejak dan perilaku Ahok yang selalu membuat keributan dan kegaduhan di mana-mana, dan bahkan seringkali berkata kotor.
Arie mengatakan bisa dibayangkan kalau Ahok masuk Pertamina kemudian ada kegaduhan di tubuh organisasi perusahaan. Ini akan mengganggu pelayanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh pelosok negeri.
Respons Istana
Pada hari yang sama, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan nama-nama calon pimpinan perusahaan BUMN termasuk Ahok merupakan tanggung jawab Menteri BUMN Erick Thohir.
"Terkait nama orang atau tugas, fungsi dan sebagainya, semuanya diserahkan kepada Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN," kata Fadjroel di halaman Istana Negara.
Ia menjawab pertanyaan wartawan tentang kabar Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masuk perusahaan BUMN.
Fadjroel mengatakan Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari tim penilai akhir (TPA) menerima masukan dari berbagai pihak.
"Menteri-menteri terkait dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan masukan tentang para calon yang akan memimpin perusahaan BUMN kepada TPA," tutur Fadjroel Rachman.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan sudah ada tim ahli meneliti nama Ahok yang akan memimpin BUMN strategis.
Kementerian BUMN akan menetapkan posisi Ahok secepatnya, paling lambat awal Desember 2019. []
Lihat video:
Baca opini: