Bandung - Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait perencanaan pembangunan 2021 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 secara virtual. Dalam instruksinya, presiden menyampaikan perencanaan pembangunan 2021 perlu disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.
“Tahun ini kita sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian target pembangunan. Kita lakukan realokasi dan refocusing belanja secara besar-besaran. Kita geser prioritas pada tiga hal, bidang kesehatan, jaring pengaman sosial bagi warga miskin, serta stimulus ekonomi agar pelaku usaha bisa bertahan dan mencegah
terjadinya PHK,” tuturnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) virtual via telekonferensi dari Gedung Pakuan, Bandung, Kamis, 30 April 2020.
Mengingat belum ada pihak yang memastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir jelas Presiden Joko Widodo, kedisiplinan, kecepatan dan ketepatan upaya pemerintah mengatasi Covid-19 diyakini Indonesia bisa melalui pandemi Covid-19.
1. Sektor Kesehatan Jadi Perhatian
“Pemerintah telah menyiapkan berbagai mitigasi untuk menghadapi pandemi, mulai dari kesehatan hingga mitigasi dampak ekonomi, sekaligus upaya pemulihan pasca pandemi,” jelas dia.
Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan terang presiden, kecepatan tidak hanya dalam mengatasi Covid-19 tetapi harus pada pemulihan. Selain itu, situasi pandemi Covid-19 ini menjadi kesempatan untuk melihat kemampuan Indonesia di berbagai bidang, terutama kesehatan., dan pandemi ini menjadi tolak ukur untuk melihat kemampuan ketahanan sosial, ekonomi dan pangan nasional.
“Situasi pandemi saat ini memberikan kita kesempatan untuk melihat lagi apa yang perlu kita perbaiki, kita reform, segera kita harus pulihkan. Dalam soal reform di masa pandemi ini kita harus melihat seberapa kuat ketahanan sosial kita, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan seberapa besar ketergantungan kita pada negara lain,” terangnya.
Dalam arahannya tersebut, Presiden Joko Widodo meminta sektor kesehatan perlu lebih ditingkatkan. Salah satunya, industri farmasi di Indonesia masih tergantung dengan impor bahan baku obat sampai 95%.
“Di dalam situasi pandemi ini kita bisa melihat dan menghitung lagi berbagai potensi di dalam negeri yang belum terkelola dengan maksimal, yang belum kita bangun dan kita manfaatkan secara baik,” pinta presiden.
Selain itu, alat-alat kesehatan pun Indonesia lebih banyak tergantung kepada negara lain. Indonesia belum bisa memproduksi sendiri. Kemudian, tenaga medis yang dinilai belum begitu mencukupi.
“Alat-alat kesehatan ada tidak? Apa yang bisa kita produksi sendiri dan apa saja yang kita beli dari negara lain. Sekarang kelihatan semuanya. Lalu bagaimana dengan tenaga medis, rasio dokter, rasio dokter spesialis, rasio perawat. Apa cukup menghadapi situasi seperti saat ini,” tegasnya.
2. Stabilitas Politik, Hukum dan Hankam
Sementara itu, Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, dalam laporan RKP 2021 menyebut bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar terhadap pembangunan nasional. Hal itu berpengaruh terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024, koreksi terhadap sasaran ekonomi yang turun cukup tajam yang berpengaruh sampai 2021, serta efisiensi pembiayaan akibat pengalihan dana pembangunan untuk menangani Covid-19.
“Dengan memahami situasi tersebut, maka rencana kerja pemerintah diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMN 2020-2024,” tuturnya.
Untuk itu, tema RKP 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana. RKP 2021 mencakup tujuh prioritas agenda RPJMN 2020-2024, yaitu: 1. Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, 2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, 3. SDM berkualitas dan berdaya saing, 4. Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, 5. Penguatan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, 6. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan 7. Stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.
“Ketujuh prioritas (pembangunan) nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi sesuai tema RKP 2021,” terang dia.
Selain itu, untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Keuangan RI juga mempersiapkan restrukturisasi program dan penganggaran di 86 kementerian/lembaga yang ada, dengan 289 eselon I yang memiliki 424 program yang direstrukturisasi menjadi hanya 102 program, 84 tidak lintas, dan 14 lintasi. []
