Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya untuk membangun profesionalisme dan nilai-nilai dasar di dalam diri para pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, para direktur utama BUMN merupakan orang-orang terpilih yang diharapkan percaya diri menghadapi persaingan baik secara nasional maupun global.
“Ini, sekali lagi, perlu saya sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan, karena yang ingin kita bangun ini adalah profesionalisme,” ujar Presiden.
Presiden juga meminta kepada para direktur utama BUMN untuk membangun sebuah kultur kerja yang lebih sederhana. Ia menginginkan alur kerja pemerintahan yang kompleks tidak diterapkan di BUMN.
Sebagai contoh, perizinan untuk pembangkit listrik. Presiden menyebut, terdapat 259 naskah perizinan dengan nama berbeda tetapi maksud di dalam surat tersebut sama.
Jadi sekali lagi adaptasi pada mode bisnis yang baru dan teknologinya, ada yang sudah masuk kesana saya lihat perbankan Telkom tapi yang lain? belum BUMN Infrastruktur BUMN Transportasi belum.
“Waktu yang diperlukan mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun mengadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas, nggak boleh misalnya di PLN sampai bertele-tele seperti itu. Nggak bisa lagi,” ujarnya.
Di samping itu, Presiden mengingatkan bahwa kompleksnya birokrasi akan berpengaruh terhadap investasi di Indonesia.
- Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan PON XX Papua Tahun 2021
- Baca Juga: Jokowi Akhirnya Resmikan Merger Pelindo
“Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit-belit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua,” katanya.
Kemudian, Presiden meminta kepada para direktur utama BUMN yang hadir baik secara fisik maupun daring untuk lebih berani dalam berkompetisi dan mengambil risiko. Kepala Negara pun menginstruksikan Menteri BUMN untuk tidak lagi memberikan proteksi kepada perusahaan BUMN dalam kondisi menurun.
“Jadi, tidak ada lagi itu yang namanya proteksi-proteksi, sudah. Sudah, lupakan Pak Menteri, yang namanya proteksi-proteksi itu,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden menuturkan bahwa BUMN di Indonesia sudah mulai melakukan penggabungan, konsolidasi maupun reorganisasi. Saat ini, jumlah perusahaan BUMN di Indonesia berjumlah 41 dari sebelumnya 108 perusahaan.
Jokowi mengatakan kembali bahwa BUMN harus dibawa untuk bersaing dan go global di internasional dengan menata dan adaptasi dengan mode bisnisnya, dan yang terpenting teknologinya.
“Jadi sekali lagi, adaptasi pada mode bisnis yang baru dan teknologinya, ada yang sudah masuk kesana saya lihat perbankan, telkom, tapi yang lain? belum, BUMN Infrastruktur, BUMN Transportasi, belum,” ujar Jokowi
Jokowi meyakini bahwa cara tercepat beradaptasi ialah dengan berpartner. Maksud dari berpartner ialah dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan global terbaik, Jokowi percaya perusahaan yang ditawarkan tidak akan menolak melihat prospek kedepan bahwa 10 sampai 20 tahun mendatang Indonesia akan menjadi ekonomi 4 besar di dunia.
- Baca Juga: Presiden Jokowi: Sepeninggal Viktor S Sirait, Bara JP Harus Terus Bergerak
- Baca Juga: Presiden Jokowi Menyapa Warga di Jalan Malioboro Yogyakarta
Sebelumnya Jokowi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan memberi arahan kepada para direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sabtu, 16 Oktober 2021. Menteri BUMN, Erick Thohir membuka acara tersebut dengan berterus terang akan beban yang diamanatkan Presiden kepada Erick sebagai Menteri BUMN.
“Sesuai dengan arahan Bapak sebelumnya kita harus terus mentransformasi BUMN, maka, kita coba memetakan dan mengimplementasikan dan memastikan hasilnya ada, diawali dengan Bapak memerintahkan Saya menjadi Menteri BUMN, terus terang beban Bapak, karena ini besar sekali jumlahnya,” ujar Erick saat Rakor BUMN, di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu 16 Oktober 2021.
(Putri Fatimah)
