Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menolak dengan tegas wacana yang muncul soal pembubaran Kementerian BUMN. Anggota DPR dari Dapil Kalimantan Utara itu menilai, kehadiran Kementerian BUMN sangat diperlukan dalam pengelolaan BUMN yang jumlahnya begitu banyak, bisnisnya sangat beragam, economic scale dan asetnya sangat besar serta beragamnya penugasan negara
"Saya yakin yang bicara itu tidak secara persis memahami tentang peran, fungsi dan kontribusi Kementerian BUMN, kata Deddy, melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 19 Oktober 2021.
Deddy, Kementerian BUMN itu didirikan agar perusahaan milik negara itu dapat dikelola dengan baik dan efisien, mendorong aktivitas ekonomi penting, pioneering, dapat melakukan penugasan yang diberikan negara dan menghasilkan profit.
Presiden tidak mungkin terpikir untuk membubarkan Kementerian BUMN. Itu interpretasi orang yang punya kepentingan tersembunyi saja.
Dari Kementerian BUMN itulah pemerintah mendapatkan tambahan masukan melalui pajak, deviden, dan sebagainya.
"Sebaiknya pahami dulu sejarah dan latar belakang berdirinya Kementerian BUMN. Silakan dilihat rekam jejak BUMN bermasalah, umumnya itu dulu berada di bawah kementerian teknis," ujarnya.
Menurut Deddy, itu adalah bentuk motivasi dari Presiden agar para pengelola BUMN benar-benar bekerja secara profesional, efisien dan secara berkala memeriksa semua lini dan proses bisnisnya. Mayoritas kebijakan percepatan infrastruktur, subsisi dan proyek strategis Presiden Jokowi itu melibatkan BUMN yang dikoordinir oleh Kementerian BUMN.
"Presiden tidak mungkin terpikir untuk membubarkan Kementerian BUMN. Itu interpretasi orang yang punya kepentingan tersembunyi saja. Hanya orang mengigau saja yang terpikir untuk mewacanakan pembubaran Kementerian," tegasnya. []
Baca Juga
- Menteri BUMN Sebut Produk UMKM Jadi Tuan Rumah dalam Negeri
- Menteri BUMN: Pemerintah Sedang Menata Peta Digitalisasi
- Erick Thohir Kasih Kode, BUMN Perkebunan Siap Melantai Lagi
- Erick Thohir: Berakhlak Jadi Nilai Inti dalam BUMN
