UNTUK INDONESIA
Ancaman Pasal Berlapis Menanti Bahar Smith
Ancaman pasal berlapis menanti Bahar Smith. Ini penjelasannya.
Habib Muhammad Bahar bin Smith atau Bahar bin Smith atau Bahar Smith. (Foto: www.ngalir.com)

Jakarta, (Tagar 30/11/2018) - Bahar bin Smith alias Bahar Smith tengah menjadi sorotan tajam. Orasinya dalam video berdurasi 60 detik menjadi viral di masyarakat, lantaran mengutarakan ujaran kebencian di muka umum yang dialamatkan ke Presiden Indonesia, Joko Widodo. 

Pria kelahiran Manado itu menyebut, Jokowi sebagai pengkhianat bangsa, pengkhianat negara dan pengkhianat rakyat. Klimaksnya adalah saat ia mengucap, "Kalau kamu bertemu Jokowi periksa celananya, jangan-jangan dia haid, kayaknya Jokowi banci," ujarnya saat berorasi di depan umat muslim.

Sontak, ucapan di atas membuat Jokowi Mania dan Cyber Indonesia geram. Buntutnya, dua pihak tersebut melaporkan Bahar Smith ke Polda Metro Jaya yang kemungkinan, dapat menjerat Bahar dengan ketentuan pidana dalam pasal 207 dan 131 KUHP. 

Pengamat hukum pidana Bustaman Oemar berpendapat, pasal tersebut tepat diterapkan dalam kasus Bahar Smith yang melakukan penghinaan kepada Presiden Indonesia.

"Di situ dirumuskan tentang penghinaan terhadap penguasa umum. Presiden termasuk kategori penguasa umum. Bisa polisi, pejabat negara, instansi negara itu termasuk penguasa umum. Kita melihat rumusan pasal 207 itu yang menjelaskan, barang siapa dengan sengaja menghina melalui lisan, ucapan bisa dihukum pidana selama 1 tahun 6 bulan kurungan penjara," jelasnya.

Menurut dia, hukumannya memang tidak terlalu berat, namun ini sudah memenuhi unsur-unsur yang dilakukan oleh Bahar Smith. 

Lebih lanjut Bustaman menerangkan, Bahar Smith dapat dikenai pasal berlapis dengan merujuk KUHP pasal 131 yang diatur dalam bab 2 terkait kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden.

"Pasal 130 memang sudah dihapuskan oleh MK melalui pengujian yudisial, tetapi MK juga tetap menyatakan bahwa itu sah merujuk pada UU. Tetapi kalau pasal ini orang tidak mau pergunakan konsekuensinya terjadi kevakuman dalam hukum. Sementara ada tindakan-tindakan menghina kepala negara, dalam hal ini adalah Presiden," paparnya.

Terkait dengan penggunaan UU ITE dalam kasus Bahar Smith, menurut Bustaman cukup sulit untuk diterapkan dalam kasus penghinaan ini. "UU ITE itu terlalu luas, mengenai diskriminasi SARA. Jelas terlalu luas dan lebih sulit untuk pembuktiannya. Tepatnya adalah menjerat yang didakwakan dengan rumusan-rumusan KUHP sudah sangat tepat," tambahnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, jika terdakwa dijerat dengan pasal 207 dan 131 KUHP akan lebih mudah dalam pembuktian. "Karena dia sudah melakukan ujaran-ujaran kebencian dan penghinaan terhadap suatu kepala negara. Sedang kepala negara kan adalah lambang negara yang harus dihormati," kata dia.

"Jika perbuatan Smith tidak diproses secara hukum, akan muncul penghina-penghina atau penghujat-penghujat lainnya. Kan bisa merongrong kewibawaan pemerintahan yang sah. Pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang sah, dengan hasil pilpres yang sah. Tidak tertutup suatu ketika, jika ada kepala negara sahabat sedang berkunjung ke negara kita, ada WNI yang menghina, kan bisa bikin malu," pungkasnya.

Berita terkait
0
6 Aplikasi Pemantau Gempa Bumi
Wilayah Indonesia kerap kali dilanda gempa dalam beberapa daerah. Berikut 6 aplikasi yang dirancang untuk memantau gempa bumi.