Oleh: Achmad Zenal M*
Ketangguhan Muhammadiyah menjaga jarak yang tegas dengan partai politik dan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, diuji. Kali ini, "Sang Pengujinya" tidak tanggung-tanggung. Dia adalah M Amien Rais, politikus senior Partai Amanat Nasional yang masih punya cengkeraman kuku di ormas Islam terbesar kedua di Indonesia.
Sebagai bekas orang nomor satu di Muhammadiyah, Amien tentu masih memiliki pengikut hingga akar rumput di organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 1912 itu.
Bahkan, pendirian PAN pada 23 Agustus 1998 juga tidak lepas dari restu Muhammadiyah. Oleh karena itu, meski PAN berplatform partai terbuka (inklusif), banyak kader Muhammadiyah yang menjadi tulang punggung kepengurusan partai hingga struktur terbawah.
Setelah Amien Rais bergiat di politik praktis, dengan puncak jabatan sebagai Ketua Umum PAN pada 1998-2004 dan Ketua MPR periode 1999-2004, relasi PAN dengan Muhammadiyah tetap relatif terjaga.
Hingga PAN dipimpin Zulkifli Hasan, silaturahim dengan PP Muhammadiyah tetap dipelihara. PAN masih percaya bahwa konstituen terbesarnya adalah anggota dan simpatisan Muhammadiyah.
Pun demikian halnya ketika Amien diusung sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2004 berpasangan dengan Siswono Yudohusodo. Kala itu tidak ada pernyataan eksplisit permintaan dukungan Muhammadiyah kepada pasangan tersebut.
Akan tetapi, tanpa pengerahan dukungan secara terbuka, saat itu sebagian besar simpatisan dan anggota Muhammadiyah diperkirakan memberikan dukungan kepadanya kendati belum mampu tampil sebagai pemenang.
Sebagai ormas, secara organisasi Muhammadiyah selama ini telah menerapkan politik tinggi (high politics), tidak terlibat politik praktis, namun tetap kritis terhadap kekuasaan ketika menilai ada penyimpangan.
Dalam sejarahnya, Muhammadiyah memang mewarnai perjalanan politik di Tanah Air, misalnya, pernah menjadi anggota istimewa Masyumi, partai terbesar di zaman Orde Lama. Partai ini juga memiliki kedekatan dengan Parmusi pada Pemilu 1971.
Namun setelah itu, pada Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makassar, ormas Islam ini menegaskan tidak terikat dengan partai politik apa pun dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik, termasuk pasangan capres-cawapres.
Pada Orde Baru berkuasa hingga 1998, sejumlah kadernya memang ada yang berhikmah di parpol, terutama di Golkar dan PPP. Namun, ormas ini tetap menjaga jarak dengan semua parpol, termasuk dengan Golkar yang kala itu begitu perkasa.
Bahkan Amien Rais yang pada 1990-an sudah masuk dalam kepengurusan di PP Muhammadiyah sering melontarkan pentingnya suksesi dan sirkulasi kekuasaan. Kevokalan Amien Rais terus berlanjut hingga ia menjadi salah seorang tokoh Reformasi.
Independen
Kendati demikian, ia tetap tidak melibatkan secara jauh Muhammadiyah dalam setiap gerakan politik nonparlementer kala itu. Sikap tersebut menandakan bahwa Amien kala itu tetap menempatkan Muhammadiyah sebagai organisasi yang independen.
Atau paling tidak, sebagai tokoh di ormas ini, ia yakin secara otomatis mendapatkan dukungan dari akar rumput Muhammadiyah.
Oleh karena itu, ketika di sela Tablig Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Muhamamdiyah di Surabaya pada 20 November 2018 Amien "mengancam" akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir bila ormas ini tidak bersikap dalam Pilpres 2019, itu menimbulkan tanda tanya besar.
"Ancaman" tersebut setidaknya bisa dibaca sebagai terbatasnya dukungan elektoral dari Capres Prabowo Subianto-Cawapres Sandiaga Uno, tempat Amien bersama partai pendukungnya bertarung untuk memenangkan duet tersebut.
Dari berbagai survei, perolehan suara Prabowo-Sandiaga memang tertinggal dari duet Joko Widido-Ma'ruf Amin. Oleh karena itu, "ancaman" Amien bisa dibaca dari sebuah upaya untuk memobilsiasi kantong suara cukup besar yang dimiliki oleh Muhammadiyah.
Muhammadiyah yang memiliki jutaan anggota dan belasan, bahkan puluhan juta simpatisan dianggap sebagai lumbung suara yang bisa dimobilisasi untuk meraih dukungan elektoral pada Pilpres 2019.
Namun, upaya ini tidak akan mudah karena di dalam Muhammadiyah sendiri tidak satu warna politik. Seperti halnya dengan ormas saudaranya, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah juga berpelangi, orientasi politik tokoh dan kadernya beragam.
Sekadar menyebut contoh, Ahmad Syafii Ma'arif mengambil jalan yang berbeda dengan Amien kendati keduanya sama-sama pernah menjadi orang nomor satu di Muhammadiyah dan sama-sama bergelar profesor doktor.
Di berbagai daerah, banyak juga kader dan simpatisan Muhammadiyah yang memilih berjuang melalui Golkar, PPP, bahkan di PDIP. Sebut saja Widhi Handoko, tokoh Muhammadiyah Kota Semarang yang memilih PDIP sebagai ladang amal untuk berjuang.
Raja Juli Antoni dan beberapa kawannya semasa menjadi aktivis dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah malah memilih Partai Solidaritas Indonesia. Di sini, Toni -- demikian Raja Juli Antoni disapa -- menjabat Sekjen PSI.
Hajrianto Thohari, mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, juga memilih Partai Golkar. Jadi, sebagai ormas, Muhammadiyah sejak dulu memang berpelangi, tidak monolitik.
Sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah sendiri hingga saat ini tetap tidak berubah kendati memiliki hubungan historis dengan kelahiran PAN, partai yang hingga kini masih menjadi tempat bernaung Amien dan banyak kader ormas ini.
Merendahkan
Oleh karena itu, "ancaman" Amien Rais agar Haedar Nashir mengerahkan anggota dan simpatisannya untuk mendukung capres dan cawapres tertentu, selain bakal merendahkan Muhammadiyah itu sendiri, juga hanya akan bertepuk sebelah tangan.
Dengan kekuataan dakwah berupa ribuan amal usaha lembaga pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, dan amal usaha lainnya, apa yang dilakukannya boleh jadi lebih dari pencapaian yang diraih parpol.
Muhammadiyah menjalankan organisasinya sebagai perekayasa sosial (social engineer) untuk membangun umat yang berkemajuan.
Sebagai ormas besar, Muhammadiyah sepanjang masa sudah membuktikan telah menjadi bagian pemecah masalah atas problem yang dihadapi bangsa. Di luar itu, ormas ini juga bisa menjalankan fungsinya sebagai kelompok penekan ketika suatu kebijakan pemerintah dinilai tidak berpihak pada kemasalahatan umat.
Godaan untuk menjadi bagian kekuasaan memang menggiurkan, namun sejak awal Muhammadiyah oleh KH Ahmad Dahlan jelas tidak didesain menjadi partai politik yang penuh intrik dan perseteruan.
Oleh karena itu, tidak sepatutnya bila Muhammadiyah sampai melibatkan diri dalam politik praktis dengan mengerahkan anggota dan simpatisannya untuk mendukung capres-cawapres pada Pilpres 2019. []
*Penulis adalah pemerhati masalah sosial, jurnalis LKBN Antara
