TAGAR.id, Washington DC, AS – Amerika Serikat (AS) telah mengkaji dampak kebijakan Taliban-Afghanistan yang melarang perempuan untuk bekerja di organisasi-organisasi non pemerintah, sambil mempertimbangkan opsi kebijakan yang mungkin akan segera diumumkan. Nike Ching melaporkannya untuk VOA.
“Kami berkomitmen membela perempuan di mana pun hak-hak mereka terancam, termasuk di Afghanistan, karena ironisnya kami melihat hal ini semakin dalam dan buruk,” ujar Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dalam sambutannya pada acara peluncuran pertama “Strategi Amerika tentang Keamanan Ekonomi Perempuan Dunia” pada Rabu, 4 Januari 2023.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken. (Foto: Dok/voaindoensia.com/Reuters)
Sejumlah pejabat senior AS telah berulangkali mendesak Taliban untuk mencabut larangan yang mencegah perempuan bekerja untuk LSM dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pemerintah dan swasta. Mereka memperingatkan akan ada harga yang harus dibayar Taliban atas kebijakannya itu.
Departemen Luar Negeri AS pada Rabu, 4 Januari 2023, mengatakan pemerintah sedang mengkaji “konsekuensi khusus yang dapat dikenakan terhadap Taliban,” tetapi tidak merinci lebih lanjut.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan kepada wartawan bahwa AS tengah bekerja dengan mitra-mitranya yang mempunya pikiran yang sejalan di seluruh dunia untuk “merancang serangkaian konsekuensi yang sesuai dengan keprihatinan kami” terhadap Taliban, sambil mendukung rakyat Afghanistan.
Aksi protes perempuan Afghanistan menentang larangan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi bagi perempuan di Kabul, 22 Desember 2022. (Foto: voaindonesia.com/AFP)Price menambahkan respon kebijakan Amerika Serikat akan sangat hati-hati agar tidak semakin membahayakan kesejahteraan kemanusiaan rakyat Afghanistan.
Taliban menginginkan hubungan yang lebih baik dengan seluruh dunia, dan telah secara terbuka meminta negara-negara untuk menanamkan investasi di Afghanistan. Namun, menurut Amerika, Taliban berada di bawah “ilusi yang salah” bahwa mereka dapat memperoleh keduanya, yaitu mencabut hak-hak perempuan Afghanistan sambil berharap dapat memperkuat hubungan dengan negara lain.
Sepanjang tahun 2022, Taliban yang berkuasa di Afghanistan memperkenalkan dan menegakkan beberapa kebijakan diskriminatif berbasis gender terburuk yang pernah diterapkan di wilayah mana pun di dunia.
Akhir Desember lalu, Taliban melarang perempuan menempuh pendidikan di perguruan tinggi, yang semakin membatasi akses pendidikan pada perempuan. Sebelumnya, pada Agustus 2021, Taliban melarang anak perempuan melanjutkan pendidikan ke bangku SMP dan SMA. (em/rs)/voaindonesia.com. []
