Jakarta – Amerika Serikat (AS), 23 Juni 2021, membatasi ekspor oleh lima perusahaan China yang dinilai terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di negara Asia Timur itu, termasuk produsen besar polisilikon untuk industri panel surya.
Perusahaan yang ditambahkan ke dalam Daftar Entitas Departemen Perdagangan itu termasuk Hoshine Silicon Industry Co.; Xinjiang Daqo New Energy Co., sebuah unit dari Daqo New Energy Corp.; Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co., anak perusahaan dari raksasa manufaktur East Hope Group yang berbasis di Shanghai; Xinjiang GCL New Energy Material Co., dan Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC).
Beberapa perusahaan itu merupakan produsen utama silikon monokristalin dan polisilikon yang digunakan dalam produksi panel tenaga surya.
Letak geografis Uighur di Xinjiang, China (Foto: theartnewspaper.com)
Menurut sebuah dokumen yang diajukan pemerintah, 23 Juni 2021, perusahaan-perusahaan itu masuk dalam daftar karena pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap etnis Uyghur dan minoritas Muslim lainnya. Departemen itu menyatakan beberapa perusahaan tersebut menerima atau menggunakan tenaga dari kerja paksa.
Beberapa pejabat AS mengindikasikan bahwa pemerintahan Biden mempertimbangkan pembatasan pada produsen panel surya China di Xinjiang, yang memasok sebagian besar pasokan global polisilikon yang digunakan untuk panel surya.
“Menurut pemahaman saya, pemerintahan Biden saat ini sedang dalam proses menilai apakah itu akan menjadi target dalam sanksi atau tidak,” kata utusan iklim Biden, John Kerry, kepada Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Mei 2021. Dia merujuk pada produk panel surya di Xinjiang.
Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, China, berolahraga di lapangan voli pelataran asrama, Jumat (4/1/2019). Kamp pendidikan tersebut disoroti PBB dan dunia Barat karena dianggap sebagai pola deradikalisasi yang melanggar HAM, namun China menyangkal karena para peserta didik diajari berbagai keterampilan. (Foto: Antara/M Irfan Ilmie)
XPCC dikirim ke Xinjiang pada 1950-an untuk mengembangkan pertanian dan pemukiman. Perusahaan itu tetap berpengaruh di sektor energi dan pertanian di Kawasan itu, beroperasi hampir seperti sebuah negara.
Pemerintah asing dan aktivis hak asasi manusia menyatakan XPCC telah menjadi kekuatan dalam penggebrekan secara paksa dan juga tindakan keras, termasuk pengawasan terhadap Uighur di wilayah tersebut, dan mengoperasikan kamp-kamp penahanan.
Departemen Keuangan AS tahun lalu memberikan sanksi pada XPCC atas "pelanggaran HAM serius terhadap etnis minoritas." [mg/lt]
