Medan, (Tagar 20/10/2019) - Ikatan Alumni Mahasiswa Karo Indonesia (IKA-MKI) menyerukan 2019 sebagai tahun politik kebangsaan, bukan politik kepentingan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya potensi perpecahan antar-anak bangsa menghadapi tahun politik 2019.
Seruan tersebut mengemuka dalam diskusi bertema kebangsaan dihadiri puluhan mahasiswa dan alumni mahasiswa Karo dari berbagai kampus dan daerah di Kafe KR 59 Jalan Ngumban Surbakti Ringroad Medan, Jumat (19/10).
Dalam pertemuan tersebut Ketua Umum IKA-MKI Christian Orchad Perangin-angin menyebutkan organisasinya dibentuk sebagai wadah pemersatu akibat dari banyaknya politik kepentingan yang akan dihadapi pada tahun politik seperti pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2019 yang terdapat dalam masyarakat Suku Karo itu sendiri.
"Melihat kondisi banyaknya politik kepentingan saat ini, sebagai kaum intelektual kita merasa cemas dari akibat yang ditimbulkan. Seperti maraknya kabar bohong (hoaks) dan politik identitas yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Orchad yang saat ini sedang mengambil pendidikan doktoral di Fakultus Hukum Universitas Sumatera Utara itu.
Sebagai warga negara Indonesia, lanjut Orchad, komunitasnya memiliki tanggung jawab moral untuk mengajak semua pihak terutama masyarakat Karo dari berbagai latar belakang profesi, organisasi maupun latar belakang politik untuk tidak terpancing isu-isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
"Jalan satu-satunya kembali kepada politik kebangsaan, bukan politik kepentingan. Wadah ini terbentuk dari kesadaran bersama bahwa di dalam Suku Karo sendiri ada perbedaan latar belakang dan pandangan politik. Kita tidak mau politik kepentingan menghancurkan keharmonisan dan kerukunan masyarakat Karo itu sendiri. Selama ini sekalipun berbeda agama atau berbeda pilihan kita tetap harmonis. Itu sebabnya kita harus mengingat budaya kita sendiri," tegasya.
Menghadapi Pilpres dan Pileg 2019, ujarnya, pemuda yang tergabung dalam IKA-MKI memang merasa terusik dan gelisah melihat situasi dan kondisi yang makin tidak sehat akhir-akhir ini di Tanah Air.
Kebanyakan masyarakat mudah terpancing menyikapi perbedaan hingga dijadikan komoditas politik yang berpotensi memperuncing situasi kebangsaan menjadi tidak sehat, lanjutnya.
"Politik identitas sangat tidak baik bagi kesehatan mental bangsa kita yang butuh kedamaian dan suasana kondusif untuk membangun semua sektor," ucap salah seorang mahasiswa yang ikut dalam diskusi tersebut.
Sementara itu, Seketaris Jenderal IKA-MKI Tommy Aditia Sinulingga berharap pada Pilpres 2019 mendatang, para tim sukses maupun relawan masing-masing pendukung calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'aruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lebih menonjolkan konsep, gagasan dan ide membangun bangsa dan negara.
"Tim sukses dari kedua kubu seharusnya memberikan sumbangan konsep dalam kerangka berpikir kebangsaan sehingga konsep yang didapat menjadi masukan bagi kedua calon. Namun, fenomena yang terjadi di kedua kubu malah fokus melihat kekurangan masing-masing calon. Itu nantinya dapat menjadi potensi disintegrasi bangsa karena masyarakat kita belum semua dapat mencerna isi perdebatan," katanya.
IKA-MKI didirikan 1 Oktober 2018 di Medan, Sumatera Utara akan fokus untuk memelihara persatuan dan kesatuan di antara komponen anak bangsa. Berbagai kegiatan akan digelar selain diskusi tematik tiap bulan dengan menghadirkan berbagai pihak, jelas Tommy Aditia. []
