Alhamdulillah, BKPM Eksekusi Investasi Mangkrak Rp 474,9 T

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berhasil mengeksekusi investasi mangkrak dalam empat tahun terakhir dengan nilai Rp 474,9 triliun.
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (ketiga kiri) menekan tombol saat membuka Rakornas Investasi 2020 di Jakarta, Kamis (20/2/2020). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A/wsj)

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan berhasil mengeksekusi investasi mangrak yang tidak bisa terealisasi dalam empat tahun terakhir. Tak main-main, jumlahnya mencapai Rp 474,9 triliun atau 67,1 persen dari total Rp 708 triliun investasi mangkrak.

"Satu tahun kami masuk ke BKPM, kami mulai selesaikan satu per satu dari persoalan yang ada. Alhamdulillah, dari Rp 708 triliun tersebut, sebanyak Rp 474,9 triliun mampu tereksekusi," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melalui dialog virtual dalam Australia-Indonesia Business Council (AIBC) di Jakarta, Senin, 16 November 2020, seperti dikutip dari Antara.

FDI kita turunnya tidak lebih dari 10 persen, karena tersubsidi dari apa yang sudah ada.

Sejak memimpin BKPM pada 2019 lalu, kata Bahlil, menemukan ada Rp 708 trilun investasi yang tak kunjung terealisasi meski sudah resmi masuk ke Indonesia. Ini lantaran ada tiga masalah utama, yakni egosektoral kementerian/lembaga, adanya tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat, provinsi kabupaten/kota, hingga masalah tanah yang mahal.

Ketiga masalah tersebut, kata dia, menyebabkan lamanya proses perizinan bagi para investor yang akan merealisasikan investasinya di Tanah Air. Padahal, menurut Bahlil, hanya ada empat hal yang dibutuhkan pengusaha yakni kemudahan, transparansi, efisiensi, dan kecepatan.

Bahlil menjelaskan, upaya pemerintah dalam memberikan fasilitas terhadap investasi mangkrak agar bisa rampung. Selain itu, ini juga menjadi cara menekan laju penurunan investasi asing langsung (FDI).

Menurut prediksi United Natios Conference on Trade and Development (UNCTAD), FDI global akan mengalami penurunan mencapai 30-40 persen. Ini karena adanya dampak pandemi Covid-19.

Namun, laju FDI ke Indonesia tercatat hanya turun sekitar 10 persen dibandingkan negara-negara lain. Ini lantaran Indonesia mempunyai cadangan investasi yang belum terealisasi dari investasi mangkrak.

"Itu kemudian yang menjawab kenapa FDI kita turunnya tidak lebih dari 10 persen, karena tersubsidi dari apa yang sudah ada," ucap Bahlil.

Berita terkait
BKPM: UU Cipta Kerja Wajibkan Perusahaan Besar Punya Amdal
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut UU Cipta Kerja mewajibkan perusahaan besar mempunyai Amdal.
Ini Kata Ferdinand Tentang Kepala BKPM Bahllil
Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa Kepala BKPM Bahlil lebih cocok jadi Menteri Koperasi dan UKm
Ketua BKPM ke Investor Jepang: Iklim Investasi Kondusif
Ketua BKPM, Bahlil Lahadalia meyakinkan investor Jepang bahwa iklim investasi di Indonesia sudah kondusif.
0
Politikus PDIP Usulkan Duet Puan-Anies di Pilpres 2024
Politikus PDIP Effendi Simbolon memberikan usulan agar Puan Maharani berduet dengan Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024 bukan dengan Prabowo.