Manggarai Timur - Pro dan kontra di tengah masyarakat Luwuk, Desa Satar Punda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi bahan diskusi di media sosial perihal rencana pembangunan pabrik semen oleh PT. Singa Merah di wilayahnya.
Alasan warga menerima dan menolakpun sangat bervariasi. Seperti yang diungkapkan Barnabas Raba, dia menerima pabrik di kampungnya karena sejak awal pihak perusahaan melakukan pendekatan dengan adat dan budaya kepada warga setempat.
Dari 70 kepala keluarga, 63 orang menerima pabrik semen sedangkan 7 kepala keluarga yang menolak kehadiran pabrik semen.
"Alasan warga menerima rencana pembangunan pabrik semen karena sebelumnya pihak perusahaan melakukan survei lokasi kegiatan yang diawali dengan ritus adat sesuai permintaan warga Luwuk," kata Barnabas ketika dikonfirmasi Tagar, Kamis 11 Juni 2020.
Ia menjelaskan, sebelum survei pihak perusahaan meminta izin ke tetua adat ke secara, begitu pula setelah melakukan survei pihak perusahaan juga melaporkan hasilnya ke masyarakat secara adat sesuai permintaan masyarakat luwuk.
"Pihak perusahaan mengatakan bahwa galian C yang ada di Luwuk dan sekitarnya mengandung bahan baku untuk membuat semen dan wilayah Luwuk akan menjadi tempat pembangunan pabrik semen. Namun bahan baku untuk membuat semen lebih banyak di Lengko Lolok," jelasnya.
Menurut pihak perusahaan, setelah melakukan survei, kampung Luwuk tidak di relokasi melainkan rumah penduduk yang direnovasi. Hasil kesepakatan antara warga pihak perusahaan biaya renovasi rumah warga luwuk sebesar Rp 50 juta per kepala keluarga dan biaya ini tidak termasuk harga tanah dan tanaman.
"Dari 70 kepala keluarga, 63 orang menerima pabrik semen sedangkan 7 kepala keluarga yang menolak kehadiran pabrik semen," ujar Barnabas.
Dikatakannya, warga yang menerima pabrik semen sudah menerima uang renovasi. Tahap pertama Rp 10 juta, tahap kedua Rp 10 juta dan minggu depan tahap yang ketiga akan memerima Rp 30 juta, sehingga totalnya Rp 50 juta.
"Kami menerima pembangunan pabrik semen ini agar hidup kami dan anak cucu kami ke depan lebih baik dari sekarang. Saat ini kami hanya mencari kayu lementoro di hutan dan menjualnya Ruteng, dengan kehadiran pabrik semen tentu kehidupan kami akan berubah dan lebih baik dari sekarang," kata Bernabas.
Ia menjelaskan, jika pabrik semen sudah dibangun maka karyawan diprioritas adalah warga Luwuk dan sekitarnya, hal ini sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan berdasarkan kemampuannya masing-masing.
Lebih lanjut Barnabas memaparkan, terkait dengan kedatangan masyarakat Luwuk ke Borong untuk menemui bupati Manggarai Timur, Agas Andreas beberapa bulan lalu merupakan inisitif dari warga Luwuk. "Kami ke Borong bertemu bupati untuk meminta pemerintah mempercepat membangun pabrik ini agar masyarakat mendapat pekerjaa," jelasnya.
Ketika bertemu bupati Manggarai Timur itu, kata Barnabas, warga Luwuk menyampaikan kepada bupati perihal kesepakatan dengan PT Singa Merah.
"Kami menyampaikan bahwa ada kesepakatan kami dengan perusahaan mohon masukannya, jawaban Bupati pada waktu itu kalau soal kesepakatan pemerintah tidak bisa intervensi siapa-siapa dan tidak memaksa warga agar menerima atau menolak, semua keputusan ada masyarakat," ucapnya.
Alasan Warga yang Menolak
Sementara itu warga Luwuk yang menolak kehadiran pabrik semen tidak bisa dihubungi, namun dalam video yang beredar ketika kunjungan anggota DPRD Manggarai Timur ke Luwuk pada hari Jumat, 4 Juni 2020 seorang warga Luwuk Karolina Hinam dengan tegas menolak kehadiran pabrik semen tersebut.
Dalam video tersebut, Karolina Nenang menolak memberikan tanah warisan dari orang tuanya untuk membangun pabrik semen.
"Saya tidak mau serahkan tanah warisan dari orang tua saya kepada perushaan," tegas Karolina.
Karolina menambahkan, setelah suaminya meninggal dunia, ia membesarkan anak-anaknya dari hasil menggarap tanah sawang dan ladang yang diwariskan kepadanya.
"Saya memberi makan dan membiayai anak sekolah dari hasil kerja kebun, saya tidak akan berikan tanah sawah dan ladang ke perusahaan," katanya.
"Tanah tidak beranak, hanya manusia yang beranak, sehingga tanah warisan leluhur ini tidak akan diberikan kepada perusahaan," tegasnya. []
