Pesisir Selatan - Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, meminta pemerintah daerah menyerap padi petani untuk pemenuhan cadangan pangan pemerintah terkait bantuan Covid-19.
Persoalan ini sudah lama kami sampaikan pada pemerintah kabupaten, namun hingga kini belum ada responnya.
Wakil Ketua DPD KTNA Pessel Zul Yunifran mengatakan petani Pessel saat ini memasuki musim panen raya. Jika diserahkan pada mekanisme pasar, harga diprediksi anjlok. Bahkan, kini harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani hanya di kisaran Rp 4.200 per kilogram.
"Tidak menguntungkan lagi bagi petani. Persoalan ini sudah lama kami sampaikan pada pemerintah kabupaten, namun hingga kini belum ada responnya," katanya kepada Tagar di Painan, Senin, 4 April 2020.
Seperti diberitakan Tagar sebelumnya, Pessel kini memasuki panen raya. Periode Januari-Maret 2020, produksi GKP tercatat sebesar 114.892,5 ton, dengan luas panen 22.751 hekatere dari total 30.416 hektare luas tanam.
Selain luas panen, peningkatan produksi itu juga berbanding lurus dengan naiknya tingkat produktivitas lahan, mencapai 5,8 ton per hektare, dari yang sebelumnya hanya sekitar 4,8 ton per hektare.
Dengan harga GKP yang hanya Rp 4.200 per kilogram dengan jenis beras sokan (kualitas premium), panen raya menjadi tidak berarti. Petani tidak bisa meningkatkan kualitas perekonomian keluarganya di tengah wabah Covid-19.
Sementara di lain sisi, harga pupuk, petstisida dan biaya produksi tidak turun, justeru kian tinggi.
"Artinya nilai tukar petani (NTP), khususnya sub-sektor tanaman pangan tetap rendah, karena harga yang diterima dengan harga yang dibayarkan nyaris sama," katanya.
Hal senada juga disampaikan salah seorang Ketua Kelompok Tani di Kecamatan Sutera, Buskamil. Menurutnya jika memasuki panen raya, harga selalu dikuasai tengkulak. Petani menjadi tidak berdaulat dengan produksi yang telah dihasilkannya.
Idealnya, harga GKP harus berada di kisaran Rp 5.000-5.500 per kilogram. Sementara Bulog selama ini juga tidak menyerap gabah petani sesuai dengan harga pasar. Kerjasama kelompok tani dengan Bulog tidak membuahkan hasil.
Harga pembeliannya justru di bawah rerata harga tengkulak. Sebab, selama ini Bulog tidak pernah membeli harga beras di Pessel dengan harga komersil, namun masih berpatokkan pada harga pembelian pemerintah (HPP).
"Itu harga public service obligation (PSO) untuk kelas medium. Sementara Bulog punya kewenangan untuk beli beras harga komersil yang sesuai harga pasar, tapi itu tidak pernah diterapkan di Pessel," katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Pangan Pessel Alfis Basir mengakui pemenuhan CPP untuk bantuan Covid-19, Pemkab memang membeli beras ke Bulog. Hal itu sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 24 tahun 2020.
Selain itu, Pemkab juga tidak memiliki gudang untuk penyimpanan beras, apalagi dalam skala banyak. Pemkab juga tidak memiliki biaya perawatan. Sedangkan kapasitas lumbung pangan pangan pemerintah hanya sebesar 4 ton. Apalagi hingga kini belum ada instruksi dari bupati untuk merealisasikan bantuan Covid-19 tahap II.
"Ya, Pemkab bakal penuhi CPP dari Bulog sebanyak 140 ton senilai Rp 1.4 miliar, atau Rp 10.543 per kilogram," tuturnya.
Dia meminta KTNA maupun kelompok tani agar memperkuat kerjasama dengan Bulog. Sebab, Bulog telah memiliki target serapan untuk masing-masing daerah di Indonesia. []
