Jember – Proses pemakzulan terhadap Bupati Jember dr Faida oleh DPRD terus bergulir. Di tengah bergulirnya pemakzulan muncul anggapan tentang DPRD Jember untuk menjegal Faida di Pemilihan Bupati Jember.
Pimpinan partai kembali mengulang dan menegaskan sederet permasalahan dan pelanggaran yang menjadi dasar digulirkannya Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Kita sedari awal mendorong proses HMP karena melihat ada sejumlah pelanggaran hukum dan arogansi yang dilakukan oleh bupati. Sebagai bekas partai pendukung, kita sudah ikhlas kalau Faida diberhentikan.
“Hak menyatakan pendapat ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Kita sudah mengawal Bupati Faida sejak tahun 2015 sampai 2020. Hubungan masih baik, tapi setelah dia memutuskan lewat independen, artinya ya sudah, dia tidak bersama partai lagi,” ujar Marzuki Abdul Ghofur, Ketua DPD Partai Nasdem Jember di Rumah Makan Lestari, Jember, Rabu, 29 Juli 2020.
Sebelumnya, Faida menyebut pemakzulan atau pemberhentian dirinya dilakukan karena dirinya memilih untuk maju di pilkada tidak dengan partai lagi, tetapi lewat jalur independen.
Baca juga:
- PKB Siapkan Lawan Faida di Pilkada Jember
- Buntu Mediasi Antara Bupati dan DPRD Jember
- Respon Bupati Jember Terkait Pemakzulan Dirinya
Saat memenangkan Pilkada Jember 2015 lalu, Faida diusung oleh Nasdem dan tiga partai lain, yakni PDIP, PAN dan Hanura. Adapun Hanura saat ini tidak memiliki kursi di parlemen.
“Kita sedari awal mendorong proses HMP karena melihat ada sejumlah pelanggaran hukum dan arogansi yang dilakukan oleh bupati. Sebagai bekas partai pendukung, kita sudah ikhlas kalau Faida diberhentikan,” ujar Lilik Niamah, Ketua DPD PAN Jember.
Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Gerindra Jember, Ahmad Anwari, mengatakan upaya pemecatan terhadap Faida, bukan karena dendam atau sentimen pribadi.
“Seluruh partai yang ada di sini itu, bukan membenci Faida. Tetapi membenci Bupati Jember Faida. Karena baru di masa pemerintahan Faida, fungsi sistem pemerintahan tidak berjalan. Mereka juga menyayangkan adanya gerakan yang mereka sebut sebagai pemutarbalikan opini melalui media-media dan akun-akun tertentu di media sosial,” ujar Anwari.
Pihak legislatif, sebenarnya sudah berupaya untuk mengingatkan Faida sejak awal menjabat.
“Tetapi selalu diabaikan. Akibatnya terakhir, yang menjadi salah satu puncak adalah audit LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan Keuangan APBD Jember 2019 mendapat predikat disclaimer. Ini adalah predikat terburuk sepanjang sejarah Jember dan menunjukkan bupati susah diingatkan,” ujar Ketua DPD PKS Jember, Ahmad Rusdan.
Para pimpinan 11 partai di DPRD Jember juga menyayangkan adanya perang opini yang berkembang pasca diputuskannya Hak Menyatakan Pendapat pada Rabu 22 Juli 2020 lalu. Mereka menyebut perang opini itu menyesatkan.
“Dikesankan seolah-olah ada yang terzalimi. Itu opini yang menyesatkan,” ujar Bambang Wahjoe, Sekretaris DPD PDIP Jember. []
