AKKMI : Kemanan Pelayaran MASS Perlu Diperhatikan

Sistem operasi MASS mampu membuat keputusan dan tindakan secara otonom tanpa campur tangan manusia, tapi bisa saja teknologi ini diretas.
Ilustrasi Marine Autonomous Surface Ships (MASS) atau kapal angkutan laut tanpa awak. (Foto: Tagar/Maritimecyprus)

Jakarta - Perkembangan Teknologi industri maritim  tidak bisa dihindari, apalagi Indonesia adalah negara Maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia.

Teknologi yang dipakai angkutan laut di seluruh dunia diyakini akan berkembang pesat dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Salah satu teknologi yang sedang ramai dibahas adalah Teknologi kapal laut tanpa awak, atau dikenal dengan sebutan Marine Autonomous Surface Ships (MASS) kini sedang ramai dibahas, Bahkan, beberapa negara sedang melakukan ujicoba teknologi MASS. 

Salah satu Pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI), Marcellus Hakeng Jayawibawa, menilai penerapan tekonlogi MASS di Indonesia masih perlu dipikirkan secara matang penerapannya di Indonesia. Karena masih membutuhkan kajian lebih lanjut terutama berhubungan dengan regulasi atau Undang Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran. Soal keamanan pelayaran juga perlu diperhatikan mengingat MASS tak ada awak. 

"Bagaimana soal keamanan terhadap serangan terorisme misalnya. Atau pembajakan di tengah lautan? Bagaimanapun Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Ekonomi maupun Kedaulatan Energi Indonesia sangat bergantung kepada Kapal-Kapal yang melayari wilayah Indonesia karena Indonesia terdiri dari 17.499 pulau," katanya.

Hakeng mengungkapkan, peristiwa pembajakan kapal laut ketika sedang melakukan pelayaran sampai saat ini masih acapkali terjadi. 

"Itu yang dibajak ada awak kapalnya. Bagaimana bila tidak ada awak kapalnya? Bagaimana nasib para penumpangnya nanti? Belum lagi bila terjadi hal yang tidak diinginkan misalnya kebakaran di kapal," ujarnya.

Menurut Hakeng, selain risiko dari serangan terorisme, hal lain yang bisa memunculkan kekhawatiran adalah aspek perdagangan orang (trafficking) dan smuggling (penyelundupan orang).

Perdagangan orang (trafficking) menurut definisi dari pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.



Jangan sampai justru kita dijajah oleh teknologi itu, karena belum mampu mengoperasikan. Jangan sampai pula teknologi itu diretas kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kejahatan. Akibatnya bisa mengganggu kedaulatan negara.



Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Sementara itu Penyelundupan Manusia (Smuggling), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian Negara dimana orang tersebut bukanlah warga Negara atau memiliki izin tinggal.

Masuk secara ilegal berarti melintasi batas Negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu Negara secara legal. 

“Bagaimana kita akan melakukan pencegahan terjadinya Traficking dan Smugling kedepannya, jika Kapal-Kapal yang melakukannya menggunakan Teknologi MASS?” cetus Hakeng.

Hakeng menjelaskan, MASS merupakan kapal yang dikendalikan dan dioperasikan dari lokasi lain, baik ada awak ataupun tanpa awak.

"Karena dijalankan secara otomatis dari jarak jauh, siapakah yang memiliki teknologi ini? Pusat kontrolnya ada dimana? Ini juga harus kita pertanyakan," ujarnya.

Sistem operasi kapal mampu membuat keputusan dan tindakan secara otonom tanpa campur tangan manusia. Menurut Hakeng, bisa saja teknologi ini diretas.

"Jangan sampai justru kita dijajah oleh teknologi itu, karena belum mampu mengoperasikan. Jangan sampai pula teknologi itu diretas kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kejahatan. Akibatnya bisa mengganggu kedaulatan negara," tegasnya. []


Berita terkait
Jokowi Sebut Indonesia Harus Jadi Poros Maritim Dunia
Presiden Jokowi mengatakan identitas Indonesia sebagai bangsa maritime harus terus dijaga dan dikokohkan dengan kerja nyata
Blinken dan Retno Bahas Keamanan Maritim Laut China Selatan
Kedua negara, Amerika dan Indonesia, sepakat bekerja sama mempertahankan kebebasan navigasi di Laut China Selatan
Indonesia dan Amerika Bangun Pusat Maritim Strategis di Batam
Bakamla katakan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) memulai pembangunan sebuah pusat pelatihan maritim baru bernilai Rp 506 miliar di Batam
0
AKKMI : Kemanan Pelayaran MASS Perlu Diperhatikan
Sistem operasi MASS mampu membuat keputusan dan tindakan secara otonom tanpa campur tangan manusia, tapi bisa saja teknologi ini diretas.