Jakarta - Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menyampaikan situasi Indonesia saat ini cukup rentan mengalami kerusuhan sosial akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.
"Cukup rentan jika tidak dikendalikan," ujar Stanislaus kepada Tagar, Senin, 3 Agustus 2020.
Saat ini tekanan cukup kuat dan masyarakat bisa menjadi sumbu pendek, beberapa kelompok sudah ada upaya provokasi massa.
Dia menyarankan, pemerintah harus cakap mengendalikan stabilitas keamanan demi mencegah terjadinya kerusuhan. Menurut dia, banyak faktor yang bisa menjadi penyebab kerusuhan selain faktor ekonomi.
Baca juga: Dua Anak di Bawah Umur Tersangka Kerusuhan Madina
"Banyak faktor, karena pandemi yang membuat masyarakat merasa ada tekanan, juga ada kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik," ucapnya.
Tak hanya itu, faktor lain seperti maraknya kasus-kasus pelanggaran hukum dan ketegasan lembaga-lembaga hukum dalam menangani suatu perkara juga bisa menjadi alasan lainnya.
"Jika mereka melanggar hukum, harus tegas, tetapi harus ada dialog juga antara pemerintah dengan oposisi, kelompok politik, dan lain-lain," katanya.
Stanislaus juga melihat pola-pola kerusuhan telah terjadi dalam lingkup kecil. Satu di antaranya, ketika emosi masyarakat gampang tersulut.
"Saat ini tekanan cukup kuat dan masyarakat bisa menjadi sumbu pendek, beberapa kelompok sudah ada upaya provokasi massa. Ini yang harus dicegah," tuturnya.
Baca juga: Suami Istri Tersangka Provokator Kerusuhan di Madina
"Negara harus hadir di masyarakat, supaya masyarakat tidak mencari pihak lain yang bisa mengakomodir keresahan mereka," ucapnya menambahkan.
Sebagai informasi, kasus pertama Covid-19 terjadi di Indonesia pada 2 Maret 2020, dengan terkonfirmasinya dua warga Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dinyatakan positif mengidap virus corona jenis baru ini.
Dua minggu berselang, atau pada 15 Maret, Indonesia mengumumkan 117 kasus yang terkonfirmasi Covid-19. Presiden Joko Widodo saat itu langsung menyerukan kepada masyarakat untuk melakukan langkah-langkah pembatasan sosial.
Instruksi Jokowi itu diikuti beberapa pemimpin daerah seperti di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, dengan menutup sekolah dan tempat-tempat umum.
Berselang beberapa bulan, pemerintah menggaungkan konsep 'New Normal', seperti pelonggaran pembatasan sosial dengan mengedepankan protokoler kesehatan. Alhasil, beberapa tempat umum seperti restoran, taman hiburan, dan lain-lain pun dibuka.
Presiden Jokowi juga sempat menyebut sudah saatnya masyarakat dapat hidup berdamai dengan Covid-19.
"Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 7 Mei 2020.
Kendati demikian, hingga saat ini beberapa daerah masih belum menunjukkan penurunan kurva kasus Covid-19. Belakangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memperpanjang penerapan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
Perpanjangan tersebut diputuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Kamis, 30 Juli 2020, berlaku selama 14 hari ke depan terhitung mulai Jumat, 31 Juli 2020. []
