Lhokseumawe - Program Zakat Aceh yang dikelola oleh Baitul Mal perlu dievaluasi dan program tersebut juga dinilai belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat miskin di provinsi berjuluk serambi Mekkah itu.
Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh (Unimal) Damanhur Lc. MA, mengatakan program zakat Aceh yang dikelola selama ini, belum memiliki Blue Print atau kerangka kerja secara rinci.
“Tentunya ini harus dilakukan evaluasi kembali, sehingga nantinya program itu bisa lebih memberikan dampak kepada masyarakat,” ujar Damanhur, Minggu 26 Januari 2020.
Damanhur menambahkan, indikatornya belum memiliki Blue Print pada program tersebut, dapat terlihat pada indeks kemiskinan di Aceh, yang setiap tahunnya semakin meningkat. Apalagi Aceh menduduki peringkat termiskin di Sumatera.
Tentunya ini harus dilakukan evaluasi kembali, sehingga nantinya program itu bisa lebih memberikan dampak kepada masyarakat.
Seharusnya, kata dia, dengan adanya program zakat tersebut, bisa menekan angka kemiskinan di Provinsi Aceh. Apalagi alokasi dana zakat yang dikelola itu, jumlah penyalurannya cukup besar.
“Dana zakat ini jumlahnya cukup banyak dan apalagi di Aceh mempunyai Dana Otonomi Khusus (Otsus) juga, tapi angka kemiskinannya setiap tahun terus mengalami peningkatan dan ini harus dilakukan evaluasi,” tutur Damanhur.
Sebagaimana diketahui, pada Desember 2019 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Provinsi Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera atau berada di urutan ke-6 secara nasional. []