Kupang, (Tagar 31/8/2018) – Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) Dr Ahmad Atang, MSi menilai, gerakan ganti presiden tidak memiliki ideologi yang diperjuangkan sebagai basis argumen agar presiden harus diganti pada Pemilu Presiden 2019.
"Hemat saya, gerakan ini sesungguhnya agenda lama yang diperjuangkan oleh kekuatan oposan," kata Ahmad Atang di Kupang, Jumat (31/8).
Menurut mantan Pembantu Rektor I UMK itu, tidak ada isu yang diusung, tidak ada tokoh sentral yang menggerakkan sehingga tuntutan ganti presiden menemui jalan buntu akibat adanya resistensi dari masyarakat.
"Sebetulnya ini agenda kekuatan politik aliran yang dimotori oleh para habib dan kelompok garis keras sejak Pilgub DKI, dan mendapatkan support secara politik oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra, yang kemudian menguat pada pilgub di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat," jelasnya.
Harapan PKS dan Gerindra, kata dia, agar kekuatan politik aliran ini harus dimobilisasi untuk Pemilu Presiden 2019. Akan tetapi, dalam perjalanan, masing-masing mempunyai agenda berbeda. Kekuatan politik aliran menghendaki hadirnya ulama sebagai simbol politik umat di negeri ini, ternyata bertepuk sebelah tangan.
Kondisi ini dikarenakan agenda politik Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto justru memilih Sandiago Uno sebagai pendampingnya pada Pilpres mendatang.
Presiden RI Joko Widodo yang selama ini identik dengan kekuatan nasionalis sekuler, lanjut dia, memilih Ma’ruf Amin sebagai wakilnya.
"Maka, pada saat yang sama, kekuatan Prabowo makin melemah di mata ulama," ujarnya.
Atas dasar inilah kekuatan politik oposan tetap menjaga semangat gerakan ganti presiden yang digagas oleh kelompok politik aliran seolah-olah ulama masih mendukung Prabowo.
Padahal, kata dia lagi, fakta menunjukkan bahwa tidak ada ulama yang terlibat jauh dalam gerakan ganti presiden yang dimotori oleh Neno Warisman dan Ahmad Dhani.
Harus Ditindak
Sementara itu, pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang Dr Johanes Tuba Helan berpendapat, gerakan ganti presiden 2019 dapat berimplikasi terhadap keamanan dan ketertiban umum sehingga harus ditindak.
"Secara hukum pemilu, gerakan ganti presiden tidak melanggar hukum, tetapi gerakan seperti itu mengganggu ketertiban dan keamanan karena bisa menimbulkan benturan fisik antara pro dan kontra, sehingga polisi wajib bertindak," kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Kamis.
Dia mengemukakan hal itu terkait gerakan ganti presiden 2019 dalam konteks UU Pemilu karena dilaksanakan sebelum masa kampanye presiden.
Menurut dia, kegiatan yang berkaitan dengan mengajak masyarakat untuk mengganti presiden pada Pemilu 2019, dapat pula menjadi ancaman perpecahan bagi sesama anak bangsa.
Karena itu, Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, harus mengambil tindakan tegas, tidak membiarkan keadaan ini berlarut-larut karena dapat menjadi benih perpecahan.
Mengenai hak menyampaikan pendapat, dia mengatakan, kelompok yang melakukan gerakan ganti presiden tidak bisa menggunakan aturan menyampaikan hak di depan umum sebagai alasan.
"Menyampaikan pendapat di depan umum tidak boleh mengganggu ketertiban umum, sehingga tidak bertentangan dengan kebebasan menyampaikan pendapat," kata dia pula.
Johanes Tuba Helan juga sependapat dengan sikap Polri bahwa kegiatan ini dapat berakibat pada mengganggu ketertiban dan keamanan, bahkan mengancam perpecahan.
Dia juga meminta kepada mereka yang menginginkan pergantian presiden agar dapat melakukan kegiatan kampanye secara profesional untuk meyakinkan masyarakat, tanpa melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. []
