UNTUK INDONESIA
Untuk Indonesia
Agus Yudhoyono, Anies Baswedan, dan Gatot Nurmantyo
Agus Yudhoyono menyemangati anggotanya walk out, Anies Baswedan bangga kaum muda unjuk rasa, Gatot Nurmantyo bangga dengan aktivisnya di KAMI.
Ilustrasi - Poster penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. (Foto: Tagar/Unsplash/Arif Maulana)

Oleh: Ade Armando*

Kali ini saya masih akan bicara tentang unjuk rasa anti UU Cipta Kerja yang membawa kerusuhan. Pertanyaanya, adakah kekuatan di belakangnya? Dan kalau ada, siapa? Apakah Demokrat, KAMI, atau siapa? Pertanyaan ini sebenarnya mengemuka dalam acara televisi Rosi Show, Kamis, 15 Oktober 2020. Saya hadir di sana sebagai pembicara bersama Menko Polhukam Mahfud MD, politisi NasDem Irma Suryani Chaniago, politisi Demokrat Rachland Nashidik, dan Usman Hamid dari Amnesty International.

Saya termasuk orang yang menganggap tidak masuk akal kalau dikatakan kerusuhan terkait protes UU Cipta Kerja merupakan aksi spontan masyarakat tanpa didalangi. Tapi memang soal siapa dalangnya, kita juga tidak bisa menunjuk hidung tanpa bukti.

Ada beberapa hal yang harus dijelaskan terlebih dulu. Kita harus bedakan antara unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja dan kerusuhan yang terjadi terkait unjuk rasa tersebut. Kalau demo anti UU Cipta Kerja itu sebenarnya biasa saja. Bisa saja ada yang mendalangi, mendanai, tapi tidak ada masalah. Unjuk rasa adalah kegiatan sah dalam demokrasi. Yang jadi persoalan adalah kerusuhan, vandalisme, perusakan fasilitas publik, kekerasan terhadap aparat keamanan, pelemparan batu, kotoran, bom molotov, dan semacamnya. Itu yang jadi persoalan. Dan dalangnya harus ditindak tegas.

Saya mendapat cerita menarik dari teman-teman di lapangan. Mereka bilang, kelompok-kelompok buruh jelas tidak terlibat dalam aksi kekerasan. Mereka patuh pada aturan main. Mereka terorganisir. Mereka punya koordinator yang mereka patuhi. Walau mereka meneriakkan yel-yel keras, tujuan mereka jelas, menentang UU Cipta Kerja. 

Kita tidak tahu persis tentunya apakah mereka paham atau tidak dengan isi UU Cipta Kerja. Ya mungkin saja mereka tertipu dengan hoaks-hoaks tentang betapa isi UU itu akan merugikan mereka. Tapi itu tidak terlalu penting. Yang jelas mereka tertib, dan begitu diperintahkan untuk menghentikan aksi, mereka berhenti. Pada sore hari mereka sudah membubarkan diri. 

Itu yang tidak terlihat pada aksi mereka yang bukan buruh. Misalnya anak-anak muda tanggung. Anak-anak STM, SMK, SMU, bahkan SMP. Mereka yang tidak jelas pekerjaannya. Banyak dari mereka yang hadir tidak mengerti apa yang dilawan. Mereka jelas dimobilisasi untuk bikin kacau.

Yang lebih layak dicurigai adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Delapan aktivisnya sudah ditahan.

Sejumlah pembela aksi memang berargumen bahwa kita tidak boleh memandang enteng kaum remaja itu. Mereka misalnya digambarkan terpanggil karena solidaritas pada nasib buruh. Atau seperti yang dikatakan Anies Baswedan, kaum muda yang ikut unjuk rasa adalah mereka yang peduli pada nasib bangsa.

Saya tentu juga ingin percaya bahwa niat anak-anak muda itu seluhur yang digambarkan Anies. Kalau saja kaum remaja itu terlibat dalam aksi karena keterpanggilan mereka, tentu kita semua patut bersyukur. Tapi kenapa juga kita harus menipu diri sendiri? Kenyataannya kan jelas tidak begitu.

Sejumlah video menunjukkan bahwa mereka pada dasarnya cuma ikut-ikutan, dimobilisasi lewat medsos, atau bahkan dapat duit. Dan sedihnya, mereka inilah yang menjadi barisan terdepan dalam aksi kekerasan. Buat saya mereka adalah kaum yang ditumbalkan. Karena itu menjadi penting untuk memahami siapa yang begitu tega memanfaatkan keluguan mereka dan begitu tega mendorong terjadinya kekerasan fisik yang bisa memakan korban jiwa dan harta. Apa yang terjadi jelas menunjukkan bahwa gerakan kerusuhan ini didalangi.

Tidak perlu menjadi analis politik andal untuk bisa menyimpulkan itu. Sejak sebelum kerusuhan 8 Oktober 2020 pecah, kita sudah melihat bahwa aksi itu bukan cuma bertujuan untuk menolak UU Cipta Kerja. Narasi yang berulang-ulang dilontarkan adalah: Kepung Istana, Bubarkan Parlemen, Turunkan Jokowi, dan Bentuk Dewan Rakyat. Atau setidaknya mereka bilang aksi hanya akan berakhir kalau UU Cipta Kerja dibatalkan. Ini jelas pernyataan perang. Dan banyak anak muda yang ditahan itu pun hadir dengan persiapan perang, bawa golok, petasan, sampai molotov.

Jadi bisa diduga memang ada pihak yang berada di belakang aksi kerusuhan itu. Pertanyaannya, siapa? Tudingan pertama ditujukan kepada Partai Demokrat. Saya meragukan itu. Kesan saya, tuduhan itu muncul karena Partai Demokrat terlalu bernafsu ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka mendukung aksi menolak UU Cipta Kerja. Mereka misalnya memviralkan video Agus Yudhoyono yang menyelamati para anggota Fraksi Demokrat yang walk out pada hari pengesahan UU Cipta Kerja di DPR. 

Marzuki Ali, seorang tokoh Demokrat, juga secara terang-terangan mengaku membiayai mahasiswa yang terlibat dalam protes Cipta Kerja. Jadi, upaya Demokrat cari panggung dengan menunjukkan keberpihakan mereka dengan aspirasi buruh melawan UU malah menjadi bumerang, mereka jadinya dituduh sebagai dalang aksi demo, termasuk aksi kerusuhannya. Tapi terus terang saya tidak melihat bukti-bukti lebih kuat yang layak menjadikan Demokrat sebagai pihak terduga. 

Kita harus bedakan antara unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja dan kerusuhan yang terjadi terkait unjuk rasa tersebut.

Yang lebih layak dicurigai adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Delapan aktivisnya sudah ditahan. Dan kalau kita dengar penjelasan polisi, dan kalau penjelasan polisi ini benar, mereka memang layak ditahan. Polisi menahan mereka atas dasar apa yang mereka tulis di media sosial. Dalam penjelasan polisi, digambarkan bahwa dalam percakapan WA mereka ada hal-hal menakutkan ini. 

Misalnya, mereka memang memobilisasi peserta aksi untuk melempari gedung DPR yang disebut sarang maling dan setan. Mereka memobilisasi massa untuk melempari polisi. Lantas ada seruan untuk menggunakan molotov disertai kata-kata: kalau batu, yang kena cuma satu orang, kalau bom molotov bisa puluhan orang, dan bensin bisa berceceran. Ada juga yang menyerukan: Buat Skenario 98. Jarah Toko China dan Rumah-rumah.

Polisi bahkan juga sudah berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk bom molotov dan uang Rp 500 ribu. Jadi, aktivis KAMI ini ditahan karena apa yang mereka sampaikan di medsos. Polisi belum mengungkapkan lebih jauh soal keterlibatan mereka sebagai dalang kerusuhan.

Gatot Nurmantyo sendiri, sang tokoh utama KAMI, berkilah bahwa ponsel para anggota KAMI diretas atau dikloning. Menurutnya, percakapan yang dijadikan bukti oleh polisi itu bersifat artifisal dan absurd. Ia mengatakan hal semacam itu memang sering dialami para aktivis yang kritis terhadp kekuasaan negara. Lebih jauh dengan gagah Gatot mengatakan ia meminta masyarakat tidak mengasihani para tokoh dan aktivis KAMI yang ditangkap polisi. Ia mengatakan masyarakat justru harus bersyukur karena penangkapan tersebut membuktikan bahwa para aktivis KAMI adalah pejuang, bukan karbitan.

Rangkaian aksi penolakan UU Cipta Kerja tampaknya masih akan terus berlangsung. Namun, dengan terbongkarnya jaringan orang-orang yang diduga berusaha menunggangi aksi unjuk rasa, kita layak berharap bahwa ke depan demonstrasi berjalan dengan aman. Kita berharap pemerintah dapat bertindak tegas membongkar jaringan kekuatan jahat yang berada di belakang aksi kerusuhan tersebut.

Mahfud MD sendiri menyatakan pemerintah sudah punya bukti catatan rapat atau bukti transfer terkait dengan pendanaan kerusuhan. Rasanya pemerintah tidak perlu lagi ragu mengambil langkah tegas menghabisi kelompok-kelompok yang berpotensi menghancurkan Indonesia dengan mengorbankan kaum muda sebagai umpan kekerasan.

Ayo kita dukung terus pemerintah melawan kaum biadab ini. Terus gunakan akal sehat. Karena hanya kalau bangsa ini menggunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.

*Pemerhati Politik dari Universitas Indonesia

Berita terkait
Rocky Sebut Menaker Ngaco Kalau Menerima Omnibus Law
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah seharusnya berada di pihak buruh dan menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).
Pro Kontra Omnibus Law, KSP: Jokowi Tidak Takut Ambil Risiko
KSP menilai Presiden Jokowi merupakan pemimpin yang berani mengambil risiko terkait sikapnya terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Omnibus Law Bukan Solusi RI Jadi Negara Mudah Berbisnis
Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak serta merta menjadi solusi bagi Indonesia untuk berubah sebagai negara mudah berbisnis.
0
Agus Yudhoyono, Anies Baswedan, dan Gatot Nurmantyo
Agus Yudhoyono menyemangati anggotanya walk out, Anies Baswedan bangga kaum muda unjuk rasa, Gatot Nurmantyo bangga dengan aktivisnya di KAMI.