Jakarta - Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan program-program pemerintah agar tehindar dari resesi ekonomi, belum maksimal. Tapi, yang lebih penting kata dia adalah keseriusan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang masih melanda Tanah Air.
"Tidak ada pemulihan ekonomi sebelum pemerintah serius atasi pandemi. Artinya dari sisi stimulus kesehatan, disiplin protokol kesehatan harus klop," ujar Bhima Yudhistira kepada Tagar, Selasa, 1 September 2020.
Baca juga: Hindari Resesi, Ini Permintaan Jokowi ke Gubernur
Agar kontraksi ekonomi dalam negeri pada kuartal selanjutnya tidak terlalu, menurutnya selama pandemi Covid-19 pemerintah perlu lebih cermat melihat konsumsi masyarakat. Sebab, sebagai kontributor utama pertumbuhan konsumsi perlu mendapat perhatian khusus.
"Bantuan sosial (bansos) yang ada saat ini masih jauh dibawah kebutuhan. Sementara itu kelas menengah atas masih menyimpan uang di perbankan karena khawatir pandemi membuat gairah belanja berkurang," tuturnya.
Petugas dengan menggunakan pelindung wajah (face shield) berada di dalam loket pembelian tiket di stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2020. (Foto: Antara/Nova Wahyudi)
Sementara itu, salah satu cara yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengindari resesi ekonomi yang membayang-bayangi Indonesia para kuartal III 2020 adalah meminta Gubernur dari 34 provinsi di Indonesia mempercepat belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
Menurut Jokowi jajaran kepala daerah masih punya waktu satu bulan, yaitu September untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi agar tidak terkontraksi minus, seperti kuartal II 2020, yakni minus 5,3 persen.
"Kalau kita masih berada pada posisi minus artinya kita masuk ke resesi [ekonomi]. Karena itu, saya minta percepat belanja APBD provinsi dan perintahkan untuk bupati/wali kota agar APBD kabupaten dan kota," ucap Jokowi dalam Rapat Terbatas melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 1 September 2020.
Percepatan belanja APBD kata dia terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial (bansos). "Ini betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan memulihkan ekonomi di daerah," tuturnya.
Ia meminta realisasi APBD di semua provinsi dan kabupaten/kota tersebut benar-benar mendapat perhatian serius dan menjadi konsentrasi harian bagi para Gubernur untuk juga mengingatkan bupati dan wali kota yang masih berada di posisi rendah untuk realisasi.
Apalagi, ia memonitoring setiap hari persentase belanja APBD, baik untuk pengadaan barang dan jasa, untuk belanja modal serta belanja bansos.
"Untuk diingatkan bahwa itu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, bahwa itu sangat penting bagi menjaga kelangsungan daya beli dan konsumsi rumah tangga masyarakat kita," kata Jokowi. []
