Jakarta - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Aktivis Nasional 98 (PENA 98) Adian Napitupulu mengatakan hanya ada 22 persen pemilih Jokowi di pilpres 2019 yang masuk dalam jajaran direksi - komisaris BUMN. Sementara itu, 78 persen sisanya merupakan orang yang tidak memilih Jokowi.
Hal itu disampaikan Adian terkait kritikan Fadli Zon, Rocky Gerung, Said Didu dan Jansen Sitindaon terkait masuknya relawan Jokowi dalam berbagai jabatan di BUMN.
"Data pemilih Jokowi di tiap level di BUMN pada pilpres 2019 lalu ternyata hanya di kisaran 22% saja sementara 78% sisanya tidak memilih Jokowi," kata Adian Adian melalui keterangan tertulisnya seperti dikutip Tagar, Minggu, 8 November 2020.
Data pemilih Jokowi di tiap level di BUMN pada pilpres 2019 lalu ternyata hanya di kisaran 22% saja sementara 78% sisanya tidak memilih Jokowi.
Baca juga: Relawan Masuk BUMN, Adian: Realisasikan Ide Besar Jokowi
Adian merinci jika ada 7.200 direksi dan komisaris di BUMN maka akan ada sekitar 1.500 orang yang memilih Jokowi. Sementara sisanya, kata dia, sekitar 5.700 orang tidak mendukung Jokowi atau tidak memilih Jokowi atau tidak bersetuju terhadap program dan ide Jokowi.
"Jika persentase ini masih sama dan berlaku sama maka jangan jangan ada 5.700 orang saat ini di posisi Direksi dan Komisaris BUMN yang menjabat dan di bayar negara tapi tidak mendukung program kepala negara," ujarnya.
Lebih lanjut, politisi PDIP itu mengatakan kontribusi BUMN dalam ekonomi di sektor usaha Indonesia menyumbang sekitar 30%. Sehingga, lanjutnya, jika yang mengelola BUMN itu adalah mereka yang mendukung Jokowi maka peran dan kontribusi BUMN akan semakin besar.
"Namun jika yang mengelola itu adalah mereka yang tidak bersetuju dengan program dan ide Jokowi maka boleh jadi peran dan kontribusi itu akan semakin rendah di kemudian hari," tuturnya.
Baca juga: Adian Singgung Tim Mawar Prabowo soal Relawan Jokowi di BUMN
Adian justru merasa heran jika orang yang berseberangan dengan pemerintah bisa duduk di BUMN. Pasalnya, hal itu tidak mungkin karena akan melewati seleksi yang ketat, kecuali mereka yang memiliki sifat muka dua.
"Untuk sampai tahap penempatan itu maka ia harus di uji lewat proses karena sikap dan pilihan politik pendukung, biasanya tidak cepat berubah kecuali mungkin ia masuk kategori bunglon profesional," kata Adian. []
