Jakarta - Akademisi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menilai setiap tokoh yang langsung mengunjungi Rizieq Shihab setiba di tanah air tidak paham protokol kesehatan. Menurutnya, kerumunan massa yang terjadi belakangan ini sebagai kesalahan kolektif.
"Tidak menjalani isolasi mandiri sepulang dari luar negeri, di satu sisi Rizieq seolah tidak tahu ada Covid-19. Tapi, jangan lupa dia juga didatangi oleh banyak orang. Banyak tokoh, seperti gubernur, Fadli Zon dan tokoh lain. Ini terjadi di depan mata, ada videonya. Jadi seolah yang tidak peduli Covid-19 ini bukan hanya Rizieq tapi juga tokoh yang mengunjunginya. Ini kesalahan kolektif,” tutur Ade Armando diwawancara Tagar TV, Rabu, 18 November 2020.
Ditanyakan soal kebijakan Satgas Covid-19 dibawah komando Kepala BNPB Doni Monardo mengirimkan masker pada acara pernikahan putri Rizieq Shihab, Ade menilai hal itu sebagai bentuk kegamangan pemerintah pusat.
"Barangkali Pak Doni bingung. Segalanya berjalan begitu cepat. Sehingga harus ada jawaban yang harus ia berikan. Itu (masker untuk warga petamburan, bukan khusus untuk Rizieq) jawaban yang bisa saja dicocok-cocokkan dan diterima," sebutnya.
"Susah mengomentari Satgas Covid-19. Satgas bekerja dengan banyak ketidakpastian, banyak perubahan. Maka tidak fair menilai mereka saat ini. Karena kenyataanya, mereka tidak diberikan semua otoritas yang cukup tegas oleh pemerintah pusat. Kalaupun banyak kelemahan sana-sini itu barangkali karena ketegasan pemerintah pusat tidak ada," imbuhnya lagi.
Ditanyakan apakah anggapan publik yang menyebut Rizieq Shihab kebal hukum seperti yang trending di media sosial beberapa waktu lalu, Ade Armando menyebutnya sebagai salah satu penilaian publik yang wajar.
“Masyarakat punya hak sepenuhnya menilai. Kepulangan Rizieq Shihab dibarengi banyak analisis. Apakah pulang karena dideportasi, karena ada kekuatan politik besar, karena dalam rangka menuju 2024, atau dalam rangka mendeligitimasi Pemerintahan Jokowi," sebutnya.
Sehingga, sambung Ade, jika ada istilah "anak emas" atau perlakuan khusus untuk kerumunan massa, justru menunjukkan keraguan pemerintah menangani kehadiran Rizieq Shihab.
“Jadi komentar yang datang dari publik, di satu sisi, bisa murni karena ketidakadilan dan inkonsistensi. Tapi di sisi lain, juga ada semangat mempertanyakan seberapa kuat pemerintahan Jokowi dalam kehadiran Rizieq Shihab yang direpresentasikan punya kekuatan politik lebih besar,” pungkasnya.
Dalam wawancara Tagar TV sebelumnya, pengamat intelijen, Stanislaus Riyanta, Jumat, 13 November 2020 menyebut dari sekian banyak kasus yang menyeret nama Habib Rizieq Shihab (HRS), pihak kepolisian diminta untuk tidak membedakan setiap warga negara di mata hukum.
“Jika alat bukti masih cukup sebaiknya dilanjutkan. Tapi jika sudah tidak cukup alat bukti, lebih baik di-SP3-kan. Yang paling penting semua warga negara, harus sama di mata hukum,” katanya.
“Tidak ada perbedaan atau keistimewaan bagi siapapun di negara ini. Jika dia bersalah harus diproses, jika tidak, ya, harus pula dibebaskan,” imbuh Stanis.[]
