Surabaya, (Tagar 1/8/2017) - Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Tanah yang bertujuan untuk mengatasi masalah sengeketa tanah yang ada di wilayah itu.
"Pembentukan satgas ini bentuk kepedulian dari BPN. Ini intruksinya sudah lama, yakni pada Maret 2017 tapi baru bisa dilaksanakan hari ini di Jatim. Kita termasuk cepat dibanding daerah-daerah lain," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin usai penandatangan nota kesepahaman (Mou) antara Polda dan BPN Jatim di Surabaya, Selasa (1/8).
Menurutnya, dalam sengketa tanah, modusnya macam-macam antara lain menyerobot, sertifikat palsu. "Nanti kerjanya, antara polisi dan BPN sama-sama bergabung, Personel BPN sudah disampaikan ke kita. Secara operasional nanti Dirkrimum secara teknik menghadapi target yang telah ditentukan bersama," ujar Machfud.
Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim Gusmin Tuarita menyatakan, sengketa pertanahan bukan hanya masalah status. Tapi hal-hal yang bisa konflik. "Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama yang intensif dengan Polri," kata dia. Di wilayah kerjanya, ada 6.250 kasus pertanahan di Jatim dan sudah 30 persen yang bersertifikat. (rif/ant)
