Ada Kadis di Dairi Bisa Meremote Anggota DPRD

Anggota DPRD Dairi walk out dari rapat paripurna. Dia merasa dilecehkan tudingan seorang kadis yang menyebut anggota dewan bisa di-remote.
Bona Sitindaon, anggota DPRD Dairi, sesaat sebelum rapat paripurna nota jawaban Bupati Dairi dimulai, Rabu, 19 Agustus 2020 (Foto: Tagar/Robert Panggabean)

Dairi - Anggota DPRD Dairi Bona Sitindaon dari Fraksi Demokrat walk out dari rapat paripurna, Rabu, 19 Agustus 2020 malam. Dia merasa dilecehkan dengan tudingan seorang kepala dinas (kadis) yang menyebut bahwa anggota dewan bisa di-remote atau dikendalikan.

Rapat paripurna beragenda nota jawaban Bupati Dairi atas pemandangan umum anggota DPRD Dairi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Dairi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dn Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019.

Pantauan Tagar, sekitar pukul 21.00 WIB, peserta rapat telah menempati tempat duduk masing-masing.

Tampak duduk di depan, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu dan Sekda Leonardus Sihotang bersama tiga unsur pimpinan DPRD Dairi, yakni Sabam Sibarani, Halvensius Tondang, dan Wanseptember Situmorang.

Sabam memulai acara dengan mencabut skors. Namun, rapat kembali diskors, karena dokumen nota jawaban yang akan dibagi ke anggota rapat belum selesai digandakan pihak eksekutif.

Saat skors tersebut, Bona Sitindaon pun angkat bicara meminta agar sebelum rapat dimulai, pihak eksekutif mengklarifikasi adanya pernyataan seorang kadis yang menyebut bahwa anggota dewan bisa di-remote.

“Sebelumnya saya sangat segar. Tapi tadi ada informasi yang mengatakan bahwa semua DPR ini adalah alat elektronik, yang dikantongi seseorang SKPD remote-nya. DPR itu di kantong saya remote-nya. Kalau mau bapak mendengar itu, semua yang hadir di sini, ya sangat ajaib. Kalau saya pak, duluan ini diklarifikasi, kalau nggak diklarifikasi, saya walk out,” kata Bona.

Juangga Silaban, anggota DPRD Dairi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) juga menimpali. “Ya pimpinan. Ini demi marwah anggota dewan, juga marwah pimpinan,” katanya.

Sabam pun mempertanyakan maksud dari yang disampaikan Bona Sitindaon. “Saya kurang memahami maksud dari apa yang disampaikan Pak Tindaon. Kira-kira apa yang dimaksud. Saya kurang memahami,” kata Sabam.

Intinya, saya nggak mau disebut barang elektronik. Dan saya nggak mau disebut barang yang bisa dimatikan dihidupkan

Bona pun langsung menimpali. “Sekarang kan kita boleh lah dikatakan ini silaturahmi. Karena di luar paripurna. Karena sudah diskors bapak tadi sepuluh menit. Sekarang kita clear kan dulu. Karena ngeri-ngeri sedap ini pak. Ongkos politik kami dewan ini bukan murah. Nggak semurah harga barang elektronik,” katanya.

“Jadi begini, saya sambung saja, biar clear. Bapak Bupati yang kami hormati, bapak sudah kenal pribadi saya. Dewan pun yang salah saya beritahukan ke bapak. Apalagi SKPD bapak yang menganggap kami sebagai barang elektronik. Dikantongi SKPD bapak remote untuk kami. Kalau ada pun satu dua anggota dewan ini yang bisa di-remote dia, kalau saya pribadi, nggak ada yang bisa me-remote saya. Kalau ada orangnya di sini, mengaku saja. Kalau nggak ngaku, saya walk out. Saya nggak mau menuduh orang pak. Sudah tua saya. Kalau nuduh orang nanti, berdosa pula,” lanjutnya.

Namun, tidak tampak ada pergerakan dari jajaran eksekutif yang duduk di sisi kanan ruang rapat tersebut. Sabam pun mengambil alih suasana, meminta agar rapat fokus kepada materi. “Kita fokus dulu Pak Tindaon,” kata Sabam.

Berselang, dokumen nota jawaban yang ditunggu, dibawa masuk ke ruangan oleh pihak eksekutif. Rapat pun dimulai. Skors dicabut.

Merasa tidak memperoleh jawaban, Bona pun meninggalkan ruang rapat. “Bapak-bapak dewan yang terhormat yang barang elektronik, dengar lah itu. Permisi pimpinan,” katanya bergegas ke luar dan turun ke lantai dasar gedung DPRD Dairi.

Dicecar wartawan nama kadis yang menyebut dewan bisa di-remote, Bona tidak bersedia memberitahukan. “Kami kan punya etika. Biar sadar sendiri lah,” katanya.

Disebut, ada tiga anggota dewan yang mengetahui informasi itu. Sumber informasi akurat dan bisa dipercaya.

“Intinya, saya nggak mau disebut barang elektronik. Dan saya nggak mau disebut barang yang bisa dimatikan dihidupkan. Kan gitu. Saya merasa dilecehkan. Maka saya walk out dari persidangan,” tegas Bona.

Pantauan Tagar, rapat berjalan alot. Sebelas anggota dewan yang menyampaikan pemandangan umum pada rapat sebelumnya, kembali mempertanyakan jawaban yang disampaikan Bupati Dairi dalam nota jawabannya. Pembahasan paling alot, di bidang pendidikan dan RSUD Sidikalang.

Rapat yang dibuka Rabu, 19 Agustus 2020 pukul 21.00 WIB itu, berakhir pada Kamis, 20 Agustus 2020 dini hari, sekira pukul 01.30 WIB.

Bupati dan Sekda Dairi bergantian membacakan nota jawaban. Agenda selanjutnya, rapat komisi direncanakan pada Senin, 24 Agustus 2020.[]

Berita terkait
Eks Direktur RSUD Dairi Tersangka Penghinaan Dokter
Mantan Pelaksana Tugas Direktur RSUD Sidikalang, Kabupaten Dairi, inisial SCB, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghinaan dokter.
SDN di Dairi, Meubelair Hancur Foto Wapres Masih JK
Kondisi SDN 034797 Parsaoran, Desa Pegagan Julu VII, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, sangat memprihatinkan.
Kepala Dinas Sosial Dairi Terpapar Virus Corona
Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, inisial PS, dikabarkan positif terpapar virus corona.