Jakarta, (Tagar 4/5/2018) – Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Abdul Hakim Garuda Nusantara tutup usia. Pria kelahiran Pekalongan, 12 Desember 1954 ini meninggal pada Jumat (4/5/2018) pagi.
Jenazah almarhum saat ini disemayamkan di rumah duka, Kemang Pratama Regensi Blok M-8, Jalan Kumala 1, Bekasi, Jawa Barat.
Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfiwanati menyebutkan, jenazah Abdul Hakim Garuda Nusantara rencananya dimakamkan di Pemakaman Kober Kemang Pratama 3 setelah shalat Jumat.
Abdul Hakim Garuda Nusantara adalah seorang pengacara dan pejuang hak asasi manusia di Indonesia. Dia dilahirkan dari keluarga pedagang batik yang berpenghasilan pas-pasan sebagai anak ketujuh dari 14 bersaudara.
Wikipedia menyebutkan, ayahnya seorang yang dikenal taat beragama dan anggota Muhammadiyah, banyak menaruh perhatian pada masalah-masalah sosial. Keluarganya banyak mengikuti informasi politik dan pemerintah, karena mereka berlangganan lima hingga tujuh surat kabar.
Ketika di bangku SMA dia telah terlibat dalam organisasi sebagai anggota Pelajar Islam Indonesia (PII) cabang Pekalongan.
Lulus SMA, Hakim sempat setahun menganggur. Lalu pada 1978, ia masuk ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan harapan akan dapat selesai dan mencari nafkah.
Pembela HAM
Sejak di tingkat empat Hakim sudah menjadi relawan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, di Divisi Hak Asasi Manusia. Karena itu, setelah lulus pada 1978, dia mengambil spesialisasi Hukum Perdata Internasional di Universitas Washington. Selesai dari studinya, dia kembali ke LBH hingga diangkat sebagai Direktur lembaga tersebut.
Pada 1984 Abdul Hakim Garuda Nusantara menikah dengan Isjana Karna Kinasih, adik kandung Nursjahbani Katjasungkana. Pasangan ini dikaruniai tiga orang anak.
Selain mengabdikan diri di Lembaga Bantuan Hukum, Hakim juga pernah menjabat sebagai Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), ketua pengarah International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), dan menjadi dosen luar biasa untuk mata kuliah Hukum Ekonomi di Fakultas Ekonomi, UI.
Dia juga ikut mendirikan dan menjadi ketua Yayasan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam). Sebagai pengacara, dia pernah menangani sejumlah kasus besar seperti Kasus Tanjung Priok 1985 dan Peristiwa 27 Juli 1996.
Pada 2002, Abdul Hakim terpilih menjadi ketua kelima Komnas HAM untuk periode 2002-2007 menggantikan Djoko Soegianto. (dbs//yps)
