80 Caleg PDIP DIY Tembus Senayan dan DPRD

PDIP DIY berhasil menempatkan 80 calegnya sebagai anggota legislatif di Senayan, DPRD Kota dan DPRD Kabupaten.
Ketua DPD PDIP DIY Bambang Praswanto. (Foto: Tagar/Ridwan Anshori)

Yogyakarta - PDIP menyapu bersih kemenangan di Provinsi DIY. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini secara eks ofisio menjadi ketua DPRD di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi di DIY. Berdasarkan rekapitulasi KPU DIY, PDIP berhasil menempatkan 80 calegnya sebagai anggota legislatif. 

Dari 80 caleg terpilih tersebut, dua di antaranya untuk DPR RI. PDIP menjadi satu-satunya parpol yang berhasil menempatkan dua wakilnya si Senayan dari Dapil DIY.

Selanjutnya untuk DPRD DIY, meraih 17 kursi dari 55 kursi. DPRD Kabupatenn Sleman mendudukkan 15 kursi dari 50 kursi, DPRD Kabupaten Bantul meraih 11 kursi dari 45 kursi, DPRD Kota Yogyakarta 13 kursi dari 40 kursi, DPRD Kabupaten Gunungkidul meraih 10 kursi dari 40 kursi dan DPRD Kabupaten Kulonprogo mendapat 12 kursi dari 40 kursi.

Ketua DPD PDIP DIY Bambang Praswanto mengatakan, atas hasil Pemilu 2019 ini, partainya berhak atas jabatan ketua DPRD baik di kabupaten/kota maupun provinsi. Bambang mengungkapkannya kepada Tagar di Yogyakarta, Selasa 14 Mei 2019.

Untuk kedua kalinya, kita seluruhnya dapat Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan provinsi.

Bambang mengatakan, secara umum target Pemilu 2019 tercapai. "Ini kerja yang luar biasa dan mudah-mudahan dapat kepercayaan dari masyarakat DIY," pintanya.

Dia berharap, PDIP sebagai partai pemenangan baik di tingkat nasional maupun di DIY, masyarakat bisa merasakan pembangunan secara konkret. "Pembangunan yang kecil tetap sipeehatikan, tidak hanya yang gede-gede seperti Bandara," ujarnya.

Sementara itu, Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ahmad Ma’ruf mengatakan, kemenangan PDIP DIY paralel dengan kemenangan Pilpres 2019. "Hasil Pilpres, pasangan 01 (Jokowi-Ma'ruf Amin) juga menang telak dengan 69,03 persen," katanya.

Anggota Badan Pemenangan Pemilu (BPP), Ahmad Ma’ruf mengatakan, sebagai parpol yang paling banyak menempatkan wakilnya di legislatif, punya kewajiban mengawal implementasi program pemerintah pusat. Termasuk melakukan akselerasi program pembangunan di DIY maupun kabupaten/kota secara all out.

Baca juga: 

Berita terkait
0
Massa SPK Minta Anies dan Bank DKI Diperiksa Soal Formula E
Mereka menggelar aksi teaterikal dengan menyeret pelaku korupsi bertopeng tikus dan difasilitasi karpet merah didepan KPK.