Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berencana membangun delapan titik karantina terpusat di daerah sebagai bentuk percepatan penanggulangan dan penanganan penyebaran virus corona (Covid-19).
Delapan lokasi yang direncanakan sebagai titik karantina tersebut di antaranya Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat (Pasbar), Dharmasraya, Pesisir Selatan (Pessel), Sijunjung, Limapuluh Kota dan Solok Selatan (Solsel) dan satu titik di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, pihaknya akan melakukan pembatasan secara selektif bagi setiap masyarakat yang datang melalui jalur darat dan udara.
"Kami meminta kepada perantau untuk tidak pulang kampung terlebih dahulu ke kampung halaman dan tetaplah di perantauan agar mereka bisa menjaga diri dan yang di kampung tidak tertular," kata Irwan Prayitno, Sabtu, 28 Maret 2020 malam.
Tak cukup sampai di sana, pihaknya bahkan juga menyiagakan petugas dari unsur dari TNI dan Polri di setiap perbatasan bagi perantau yang tetap memaksakan pulang ke kampung halamannya.
"Pembatasan selektif itu bukan lockdown, pembatasan selektif itu adalah pengetatan di kawasan perbatasan. Kami pertimbangkan karantina bagi mereka yang di perbatasan," katanya.
Kami meminta kepada perantau untuk tidak pulang kampung terlebih dahulu ke kampung halaman dan tetaplah di perantauan agar mereka bisa menjaga diri dan yang di kampung tidak tertular.
Irwan mengatakan, pembukaan karantina diperuntukkan bagi masyarakat yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP). Untuk memastikan hal tersebut, pihaknya telah membuka rekrutmen kepada tenaga medis untuk menangani ODP yang juga telah diumukan melalui media sosial (medsos).
Salah satu kriteria tim medis itu katanya adalah para tamatan sekolah kesehatan yang belum bekerja untuk menangani ODP di titik-titik karantina yang direncanakan akan didirikan. Formasi yang dibutuhkan seperti dokter, perawat, kesehatan masyarakat (kesmas) dan sanitasi yang masuk ke dalam kesehatan lingkungan (kesling)
"Para tenaga medis ini akan menjadi surveiilance atau relawan. Sistem kerjanya adalah relawan non-kesebatan, mereka bisa masuk ke bidang administrasi yang terhubung ke bidang kesehatan," katanya.
Dirinya juga mengklaim sebagai daerah yang paling siap jika diberlakukan lockdown oleh pemerintah pusat. "Pada prinsipnya kami siap, namun kami masih menunggu keputusan dari pusat," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan Tagar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersikukuh belum mengambil kebijakan local lockdown, meski pun mendapat desakan berbagai pihak. Lebih-lebih setelah diumumkannya lima warga positif corona pada Kamis, 26 Maret 2020.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan alasan utama adalah karena pemprov mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Kemudian, jika daerah ingin melakukan lockdown juga harus persetujuan dari pemerintah pusat.
"Beberapa hari yang lalu saat video confrens bersama Pak Presiden, beliau dan berkali-kali mengimbau dan memilih tidak lockdown dengan berbagai pertimbangan," katanya, Jumat, 27 Maret 2020.
Baca juga: Darurat, Padang Tetapkan Status KLB Corona
Menurut politisi PKS itu, lockdown akan berdampak besar terhadap perekonomian Sumbar dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Saat ini, Pemprov Sumbar sedang mengupayakan penghitungan dampak ekonomi dan memberikan bantuan pada masyarakat yang terdampak, sebagai salah satu solusi agar tidak lockdown.
"Keputusan belum lockdown karena setiap daerah berbeda-beda persoalan dan penanganan. Berbagai upaya telah kami lakukan di masa social distancing ini," katanya.
Senada dengan itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan jika Sumbar memberlakukan lockdown, pemerintah harus menghitung dulu ketersediaan pangan untuk masyarakat.
"Masyarakat miskin tentu harus disiapkan pangannya. Sekarang kami sedang hitung kekuatan," katanya. []
