Yogyakarta - Tantangan pemerintah dalam mengentaskan desa tertinggal masih berat. Peran kampus sangat penting dalam membantu mempercepat pembangunan desa di Tanah Air.
Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof. Yoyon Suryono mengatakan, tantangan membangun desa memang cukup berat. Setidaknya sampai saat ini Indonesia masih memiliki 777 desa dengan status sangat tertinggal. "Sedangkan jumlah desa mandiri tercatat hanya 1.480 desa," katanya dalam Webinar bertajuk Kampus Merdeka untuk Desa yang digelar di Auditorium UNY pada Sabtu, 27 Juli 2020.
Acara dihadiri Menteri Desa-Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, Sekjen Kementerian Desa Anwar Sanusi, Rektor UNY Sutrisna Wibawa. Dalam kesempatan ini Menteri Desa PDTT juga menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa perguruan tinggi di DIY, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta dan Institut Teknologi Yogyakarta.
Prof. Yoyon mengungkapkan dalam RPJMN 2020-2024, mengamanatkan 5.000 desa berstatus mandiri, dan sebisa mungkin mengentaskan desa dengan status sangat tertinggal. "Sebuah pekerjaan yang berat, tapi sangat mungkin untuk dicapai dengan kerja keras. Universitas siap membantu Pak Menteri lewat studi-studi, dan satu disertasi saat ini sudah dibiayai oleh Kementerian," ujarnya.
Rektor UNY Sutrisna Wibawa mengatakan, kehadiran kampus dapat memperkuat daerah dan memajukan pemerintah desa. Perannya semakin penting di era normal baru pasca pandemi Covid-19, yang menyebabkan aktivitas ekonomi lesu dan mata pencaharian masyarakat berkurang signifikan.
Saya berharap, kampus terus hadir untuk desa. Tujuan utamanya memang belajar dari kehidupan nyata di masyarakat.
Dia mengatakan, kampus, bisa menjadi magnet pembangunan. Dia menyontohkan, Bulaksumur tempat UGM berdiri maupun Depok yang kini menjadi lokasi kampus UI juga dulunya lahan kosong yang masih sepi. Setelah ada kampus, pembangunannya menjadi begitu pesat.
"Begitu pula di Karangmalang dan Mrican, kampus telah lama menjadi magnet investasi dan aktivitas perekonomian. Di era kampus merdeka ini, bagaimana kampus dapat berkontribusi untuk pengembangan desa,” ungkap Sutrisna.
Kebijakan Kementerian Desa-PDTT
Pada kesempatan itu, Menteri Desa-PDTT, Abdul Halim Iskandar berharap kampus dapat turut memperjuangkan kemajuan daerah pedesaan. Perihal teknis seperti pengelolaan dana desa juga dapat terbantu dengan adanya dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi, karena mereka dapat memberikan input dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sampai keperluan administrasi.
"Saya berharap, kampus terus hadir untuk desa. Tujuan utamanya memang belajar dari kehidupan nyata di masyarakat, sekaligus kalau bisa berkontribusi bagi pembangunan desa, menggunakan pengalaman dan ekspertis sebagai mahasiswa," kata Halim.
Ketua Dewan Pertimbangan UNY ini mengungkapkan, untuk mendukung peran serta tersebut, kebijakan yang ditelurkan Kementerian Desa PDTT antara lain mengoptimalkan peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan sinerginya dengan kampus. Terlebih, BUMDes tidak hanya memiliki fungsi produksi yang mengejar keuntungan, tapi juga konsolidsatif dengan tujuan pemberdayaan masyarakat.
Melalui keberadaan kampus, masalah-masalah yang ada di desa dapat dicarikan solusinya melalui kemampuan para akademisi dalam berinovasi dan menciptakan model bisnis. Sehingga, kampus dapat membantu model bisnis dan operasional Bumdes.
"Ambil contoh, saat ini masih ada 13.000 desa belum memiliki jaringan internet, dan beberapa ribu desa yang belum terelektrifikasi. Kami di Kementerian Desa memprioritaskan penggunaan dana desa untuk mengurai permasalahan tersebut, dan kampus bisa berperan besar untuk menghadirkan solusi pembangunan," ujar Halim. []
