74 Tahun Indonesia Merdeka, Awas Ancaman Radikalisme

Fraksi PKB Jawa barat menilai bahaya radikalisme yang ingin menganti ideologi Pancasila, menjadi tantangan besar di usia 74 tahun Indonesia.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua Harian DPW PKB Jawa Barat Oleh Soleh. (Foto: Tagar/ Fitri Rachmawati)

Bandung - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa barat (Jabar) menilai bahaya radikalisme yang ingin menganti ideologi Pancasila dengan Khilafah, menjadi tantangan besar yang harus diwaspadai usai Indonesia menapaki usia kemerdekaan ke-74 tahun.

"Momentum HUT ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019, PKB sepakat masih banyak tantangan bangsa ini yang harus kita hadapi," kata Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Oleh Soleh kepada Tagar, pada Jumat, 16 Agustus 2019.

"Tetapi, diantara tantangan tersebut, PKB kembali mengingatkan bahaya radikalisme yang menginginkan mengganti Pancasila, itu yang harus kita waspadai," ujarnya.

Oleh Soleh mengatakan, paham radikalisme sudah menjalar jauh ke lingkungan pendidikan. Bahkan, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu pernah merilis data yang menunjukkan 3 persen prajurit TNI terpapar radikalisme. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tak lepas dari ancaman ide tentang radikalisme.

Pihaknya di Fraksi PKB Jabar, disebut Oleh terus mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kembali menghidupkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di semua tingkatan pendidikan, atau dengan kata lain sejak SD sampai di Perguruan Tinggi.

"Mengingat bahaya paham radikalisme terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ini. Apalagi narasi-narasi khilafah yang masif muncul akan mengganti Pancasila yang sudah menjadi dasar negara kita. Maka, kita (PKB) mendorong upaya pemerintah lebih tegas untuk menghalau paham radilisme ini," kata dia.

"Tak cukup hanya imbauan untuk menjaga diri dari paparan radikalisme, tetapi harus ada upaya dari pemerintah yang bisa dimulai dari lingkungan pendidikan," ujar Oleh.

Selain itu, P4 ini pun seharusnya diterapkan kembali kepada ASN, seperti misalnya diadakan pendidikan dan latihan bagi para CPNS atau ASN di instansinya masing-masing. Selain itu, apabila ada pegawai negara yang terbukti terpapar radikalisme pemerintah harus cepat bertindak.

"Tetapi tak sampai langsung memecat ASN yang terbukti telah terpapar radikalisme, tetapi harus bertahap, diingatkan, disadarkan melalui penanaman Pancasila. Terakhir apabila masih seperti itu, baru ada tindakan pemecatan," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan yang menjadi modal untuk mencapai Indonesia maju. Tanda adanya persatuan dan kesatuan niscaya cita-cita dan harapan Indonesia maju tak bisa terealisasi.

Selain itu, dia juga berharap mulai saat ini lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat dan semua pihak bisa bersinergi dalam membangun Jawa Barat.

"Kebersamaan, persatuan dan kesatuan yang harus kita bangun terus. Jadi, saya berharap setelah ini ke depannya mari kita berpikir bersama bagaimana membawa bangsa ini khsuusnya di Jawa Barat masyarakatnya makin maju dan sejahtera," kata Ineu.

Baca juga:

Berita terkait
PBNU: Radikalisme dan Intoleransi Bencana Besar NKRI
PBNU menyampaikan bahwa radikalisme dan intoleransi menjadi bencana besar bagi bangsa Indonesia dan mengancam keutuhan bangsa dan negara.
Presiden Jokowi Harus Tampil Melawan Radikalisme
Radikalisme menjalar tubuh BUMN. Bahkan, diduga simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia ada yang menyusup, menduduki posisi strategis di struktur BUMN.
Langkah Konkret Menangkal Radikalisme di Tubuh TNI
Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan ada prajurit yang terpapar radikalisme dan menunjukkan gelagat yang tidak lagi memegang nilai-nilai Pancasila.