Cianjur - Komisioner Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Rustiman, mengatakan anggaran Pilkada Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebesar Rp74 miliar. Dari jumlah tersebut 70 persennya dialokasikan untuk membayar honor petugas adhoc. Besaran honor petugas adhoc ini bervariasi dan masa tugas mereka pun berbeda-beda.
Sementara sisanya sebesar 30 persen digunakan untuk kebutuhan antara lain sosialisasi, logistik, dan lainnya.
Petugas adhoc terdiri dari PPK 160 orang tersebar di 32 kecamatan. Masing-masing kecamatan sebanyak lima orang. Ditambah dengan kesekretariatan sebanyak 96 orang masing-masing kecamatan sebanyak tiga orang. Mereka akan bertugas selama sembilan bulan.
Sementara untuk petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 1.080 orang yang disebar di 360 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Cianjur. "Rinciannya, di masing-masing desa dan kelurahan terdapat tiga orang petugas," kata Rustiman di Cianjur, Selasa 6 Oktober 2020.
Sedangkan jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terdata sebanyak 4.968 orang. Mereka yang bertugas mendata daftar pemilih secara door to door itu mendapatkan honor sebesar Rp750 ribu.
"Alokasi anggaran untuk honor PPDP saja sekitar Rp3 miliar. Belum lagi nanti ada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masing-masing 7 orang di setiap TPS saat pemungutan dan penghitungan suara," kata Rustiman.
Untuk kegiatan sosialisasi, hanya dialokasikan 2,5 persen.
Baca juga : Info Pitih Masuk Pilkada 2020, Honor KPPS Rp 950 Ribu Sehari
Ditambah dua orang petugas linmas. Jadi di setiap TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara ada sembilan orang. Totalnya berarti ada 44.712 orang.
Jika dinominalkan, kata Rustiman, untuk membayar honor petugas adhoc dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat TPS sekitar Rp51 miliar atau sekitar 70 persen. Jumlah ini di luar tambahan untuk Covid-19.
"Untuk kegiatan sosialisasi, hanya dialokasikan 2,5 persen. Selain sosialisasi tatap muka, ada juga cetak spanduk dan lainnya," kata Rustiman.
Anggaran Pilkada dialokasikan dari APBD Kabupaten Cianjur khusus untuk pelaksanaan pesta demokrasi rakyat lima tahunan tersebut. Untuk honor komisioner KPU Kabupaten Cianjur tidak dialokasikan dari APBD. "Kami (komisioner) honornya dari pusat," tutur Rustiman.
Untuk penyelenggaraan Pilkada ini, Rustiman, mengatakan KPU awalnya mengusulkan anggaran sebesar Rp90 miliar. Namun yang disetujui Pemkab Cianjur sebesar Rp74 miliar. []
