600 KK Warga Miskin Medan Menuntut Bansos Covid-19

Emak-emak mewakili 600 KK di Medan menuntut pemerintah mendata ulang warga kurang mampu penerima bantuan terdampak pandemi Covid-19.
Massa ibu-ibu ketika mendatangi gedung DPRD Sumatera Utara.(Foto: Tagar/Istimewa)

Medan - Puluhan emak-emak dari Lingkungan V, Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan dan Lingkungan XVI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, mendatangi gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan pada Kamis, 28 Mei 2020.

Kedatangan mereka menuntut pemerintah agar mendata ulang warga kurang mampu dan terdampak Covid-19 di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.

Menurut mereka, banyak warga dari lingkungan tersebut tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, baik pusat, provinsi dan Kota Medan.

“Kita ingin pemerintah mendata ulang, agar kami bisa mendapatkan bantuan seperti PKH, KIP, KIS, BLT Kemensos dan bantuan sembako karena Covid-19. Kebetulan ini lagi Covid-19 kan, kami adalah orang yang terkena dampak Covid-19,” kata seorang di antara mereka, Gelora Pasaribu.

Kami juga berharap agar Pemko Medan mendata kembali warga yang tidak mendapatkan bantuan

Wanita ini mengaku, banyak warga Lingkungan V, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan dan Lingkungan XVI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli tidak pernah mendapatkan bantuan apapun. 

Dia menyebut ada 600 keluarga (KK) di sana tak pernah mendapat bantuan apapun.

“Kami layak dapat bantuan, kami ada foto-foto rumah, barang bukti semua ada. Kami ada 600 KK tidak pernah dapat bantuan. Sebagian besar masyarakat tukang botot dan buruh. Hampir 95 persen warga di situ orang miskin semua, tidak ada penghasilan yang di atas rata-rata,” jelasnya.

Pengakuan Gelora, mereka sudah mendatangi Dinas Sosial Kota Medan, bahkan sudah sampai kepada Pelaksana Wali Kota Medan, untuk bisa mendapatkan bantuan. Namun, belum ada titik terang.

“KK dan KTP sudah diminta sama kepling, tapi kayaknya hanya ditidurkan di rumah. Kami juga sudah ke Dinsos bertemu dengan Bu Ros, dan udah isi formulir nanti diantar ke sana. Kami ke sini untuk bertemu dengan Pak Rudi Hermanto, anggota DPRD Sumatera Utara," terangnya.

Sayangnya, Rudi Hermanto, anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan tidak berada di tempat. Massa hanya diterima salah satu stafnya bernama Abdul Gafur Marbun.

"Aspirasi dari ibu-ibu sudah kami terima, nantinya aspirasi ini akan saya sampaikan kepada Bapak Rudi Hermanto. Kami juga berharap agar Pemko Medan mendata kembali warga yang tidak mendapatkan bantuan Covid-19," terangnya.[]

Berita terkait
Bansos Jeneponto Tak Tepat Sasaran DPRD Turun Tangan
Bantuan Sosial (Bansos) di Jeneponto tak tepat sasaran, komisi 1 DPRD akan turun tangan untuk memantau secara langsung.
DPRD Dukung Polda Sumut Usut Dugaan Korupsi Bansos
Anggota DPRD Kota Medan dan Kota Pematangsiantar, mendukung langkah Polda Sumatera Utara mengusut dugaan penyelewengan dana bansos.
Ada Pemotongan Uang Bansos Dampak Corona di Bantul
Seorang janda penerima bansos dampak covid-19 di Bantul dipotong 50 persen. Dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu.