Sleman - Ratusan mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Universitas Pembangunan (UPN) 'Veteran' Yogyakarta melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Rektorat UPN pada Senin, 22 Juni 2020. Mereka turun ke jalan dengan membawa enam tuntutan yang ingin disampaikan kepada pihak kampus.
Seruan aksi demo mahasiswa UPN 'Veteran' dengan hastag #UniversitasPancenNdlogok dan #BelaNegaraBikinLara viral di plafon Twitter dan sempat menduduki trending nomor 1 di Indonesia. Berikut enam tuntunan yang viral itu:
1. melakukan evaluasi pelaksanaan kuliah daring dan memberikan bantuan kuota sebagai fasilitas pembelajaran online di semester ganjil 2020/2021 kepada mahasiswa dengan berimbang dan menyeluruh.
2. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta memberikan bantuan biaya pendidikan sebagai bentuk kompensasi atas tidak terpenuhinya hak-hak mahasiswa serta bentuk empati atas dampak ekonomi yang dialami secara merata oleh seluruh mahasiswa.
3. Menyesuaikan ulang UKT mahasiswa pasca semester 8 yang hanya mengambil skripsi dan tugas akhir.
4. Memberikan transparansi dan perlibatan mahasiswa yang diwakilkan oleh Organisasi Kemahasiswaan dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan yang berkaitan dengan mahasiswa.
5. Jaminan pemberian ijazah tanpa mengikuti prosesi wisuda.
6. Memperpanjang waktu dan menyederhanakan persyaratan terhadap kebijakan dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta No.3, 4, Dan 5 Tahun 2020.
Saat dikonfirmasi Tagar, Menteri BEM (Badan eksekutif mahasiswa) UPN 'Veteran' Yogyakarta, Alvin Noor Fitrian, mengatakan, pihak mahasiswa ingin menyuarakan aspirasi kepada pihak kampus dalam hal ini Rektor UPN 'Veteran' yang dianggap lamban merespons keresahan mahasiswa.
Ratusan mahasiswa UPN "Veteran" Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi. (Foto: Twitter)
Trending topik aksi demo UPNYV membuktikan bahwa keresahan tersebut bukan dirasakan oleh segelintir orang tapi semua mahasiswa khususnya UPNVY. "Di tengan pandemi Covid-19 ini, para mahasiswa itu resah tentang kebijakan kampus. Tapi keluhan kami tidak direspons dengan baik oleh pihak kampus padahal mahasiswa sudah beberapa kali melakukan audiensi. Tapi belum ada hasilnya sehingga kami berasumsi bahwa kampus lamban menangani keluhan kami," kata Alvin daat dihubungi Tagar, Senin, 22 Juni 2020.
Mahasiswa Fakultas Teknik Industri ini mengatakan, enam tuntutan yang diajukan merupakan keresahan yang terjadi secara bertahap. Mulai dari pembayaran UKT full (Uang Kuliah Tetap) namun mahasiswa tidak dapat menikmati fasilitas kampus. Bantuan kuota internet sampai dengan hak-hak mahasiswa yang tidak terpenuhi.
"UKT diturunkan sebenarnya adalah tuntutan yang awal. Namun kami sadar itu tidak semudah main potong-potong saja. Tapi ada cara lain yang bisa dilakukan kampus yaitu mahasiswa tetap membayar UKT sesuai jurusan tapi nanti kita dapat cast back. Itu bisa dikatakan BLT (bantuan langsung tunai) untuk mahasiswa," ujarnya.
Rektor UPN Dikabarkan Menemui Prabowo Subianto di Jakarta
Terkait masalah perkuliahan daring atau online khususnya pada permasalahan pembelajaran selama covid-19, masing-masing mahasiswa dijanjikan paket internet sebesar 23 GB selama tiga bulan dimulai sejak April 2020. Tapi realisasinya hanya berlaku satu kali dan tidak merata.
"Pemberian kuota internet tidak langsung semua mahasiswa dapat tapi ada prosesnya. Ada yang dua Minggu baru dapat jadi ada jangka waktu satu mahasiswa dan mahasiswa lain. Dan itu menimbulkan suatu kecemburuan. Termasuk besaran kuota Indosat 15 GB, Telkomsel 13 GB, XL justru lebih sedikit lagi," ucap mahasiswa berusia 21 tahun ini.
Tapi belum ada hasilnya sehingga kami berasumsi bahwa kampus lamban menangani keluhan kami.
Menurut Alvin, pelaksanaan aksi demo yang dimulai sejak pukul 08.00 DIN sampai dengan siang hari tidak membuahkan hasil positif. Pasalnya, Bapak Rektor UPN 'Veteran' Yogyakarta tidak bisa menemui mahasiswa. Alasannya yang bersangkutan berada di Jakarta.
Namun begitu, pihak kampus memberikan janji kepada mahasiswa agar bisa bertemu langsung dengan rektor UPN pada Rabu, 24 Juni 2020. "Rektornya gak ada. Entahkan menghindari mahsiswa atau bukan yang jelas katanya yang bersangkutan berada di Jakarta dengan alasan menemui Menteri Pertahanan. Tapi Rabu besok katanya mahasiswa dipertemukan dengan rektor. Harapan kami bisa terkabulkan agar bisa menyampaikan langsung aspirasi ke pak rektor karena ini suatu keluh kesal yang dirasakan mahasiswa UPN," ucapnya penuh harap.
Klaim Tak Menyalahi Aturan Mendikbud Nadiem Makarim
Dalam kesempatan yang sama, Alvin juga menyampaikan pesan untuk ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. "Besar harapkan kami bapak bisa meninjau ulang UKT mahasiswa. Kalau ada pemotongan dilakulan secara serentak dan BLT juga dilakukan secara serentak," tambahnya.
Sementara itu dihubungi terpisah, Kasubag Kerjasama dan Humas UPNVY Markus Kusnardijanto membenarkan bahwa sejumlah mahasiswa UPNVY telah melakukan aksi di depan Gedung Rektor. Oleh pihak kampus, semua tuntutan tersebut telah diakomodir.
"Iya ada demo. Sebelumnya mahasiswa sudah membuat sebaran untuk hari Sabtu, 20 Juni 2020 tapi ternyata hari Senin, 22 Juni 2020. Tapi karena pak Rektor sedang di luar kota, melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan bersepakat mereka akan ditemukan dengan pak rektor pada Rabu besok untuk menyampaikan apa yang mereka sampaikan hari ini," ujarnya.
Mahasiswa UPN Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi (Foto: Twitter)
Saat disinggung salah satu poin tuntutan mahasiswa UPNVY tentang pemberian kuota internet selama tiga bulan dalam masa percobaan, Markus menyebut selama ini pemberian kuota sudah terpenuhi dengan baik. UPNVY telah bekerja sama dengan profeder seperti Indosat, Telkomsel dan sebagainya.
"Perkuliahan berjalan lancar tidak ada keluhan, karena kuota internet juga kita berikan kepada mahasiswa. Hanya ada beberapa kendala misalnya anaknya pulang ke daerah tapi di daerahnya sulit sinyal. Biasanya itu kendalanya," kata Markus.
Markus menambahkan, pihak kampus juga memahami bahwa di massa pandemi seperti saat perekonomian cukup tersendat. Mahasiswa UPNVY bisa mendapat bantuan asalkan mengajukan bantuan.
"Sesuai aturan yang ada di pemerintah dan sepanjang mahasiswa mengajukan dengan alasan yang tepat akan menjadi perhatian khusus. Di UPNVY sudah banyak yang mengajukan keringanan itu dan juga sudah ada yang menerima bantuan itu," ujarnya. []
