Jayapura, (Tagar 16/1/2018) – Menyusul meninggalnya sebanyak 59 balita akibat serangan campak, Dinas Kesehatan Provinsi Papua menurunkan tim ke Asmat guna membantu dinkes setempat dalam menangani wabah campak dan gizi buruk di wilayah tersebut.
"Setelah ada data resmi dari Dinkes Asmat, maka Dinkes Papua sudah bentuk tim pada Senin (15/1) dan siap diturunkan ke Asmat," kata Kepala Dinkes Papua Aloysius Giyai di Jayapura, Selasa (16/1).
Dinkes Papua sudah membentuk tim untuk diturunkan ke Asmat dan tim itu akan membantu penanganan wabah campak dan status gizi buruk di daerah tersebut.
"Ada uang atau tidak, kami tetap menurunkan tim medis ke Asmat untuk membantu Dinkes Asmat melakukan pelayanan kesehatan," ujar mantan Kepala Puskesmas Koya itu.
Aloysius mengatakan, tim yang diturunkan sesuai bidang serta tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, yakni bidang kesehatan masyarakat, dan bidang pengendalian penyakit.
"Kami juga akan melibatkan Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) untuk turun dan melihat langsung di lapangan," ujarnya.
Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Polda dan Kodam setempat karena Polda dan Kodam juga menurunkan tim medis ke Asmat.
"Kami koordinasi apakah tim yang mau diturunkan mau bersama-bersama dengan tim dari dinkes atau tidak," imbuhnya.
Litbang Bio Medis Provinsi Papua juga sudah bersedia bersama tim medis dari Dinkes Papua untuk turun bersama-sama.
"Tentu kami turun karena kampungnya sudah jelas, orang-orangnya juga sudah jelas, dan tentunya tim turun dengan membawa bahan kontak," terangnya.
Bahan kontak yang dimaksud yakni bahan imunisasi dan makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita.
"Tim yang diturunkan kurang lebih ada sebanyak enam orang ditambah satuan kerja (satker) lain yang barang kali gabung, jadi jumlahnya kurang lebih sekitar 10-20 orang," ujarnya.
Ia mengatakan, tim medis yang diturunkan terdiri atas dokter, perawat, dan juru imunisasi.
Data yang diperoleh dari Dinkes Kabupaten Asmat menyebutkan 59 balita di Kabupaten Asmat meninggal dunia karena wabah campak dan kurang gizi.
"Dari informasi atau data dari Dinkes Kabupaten Asmat yang terbaru yang kami terima pada Senin (16/1) sebanyak 59 balita meninggal karena campak, terhitung sejak September 2017 hingga 15 Januari 2018," kata Aloysius.
Mendesak WHO
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Papua Yan Christian Warinussy mendesak organisasi internasional World Health Organization (WHO) yang berada di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa untuk membantu terlibat dalam melakukan aksi segera penanganan kasus penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat.
Direktur LP3BH Papua Yan Warinussy mengatakan, peristiwa wabah campak dan gizi buruk yang mengakibatkan puluhan anak meninggal dunia di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua dalam kurun waktu empat bulan terakhir sangat ironis karena menyangkut hak asasi manusia untuk hidup sejahtera lahir batin.
"Ya ini sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang perlu mendapat penanganan serius dari pemerintah dan lembaga terkait lainnya," ungkap Yan Warinussy dalam siaran pers, Selasa (16/1).
Ia menyebutkan, kasus wabah atau kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk yang sudah berlangsung di Kabupaten Asmat selama empat bulan terakhir merupakan suatu bentuk kasus yang menjadi faktor penting dalam mempersoalkan bagaimana pengelolaan alokasi dana otonomi khusus 15 persen dari Provinsi Papua ke Kabupaten Asmat.
Yan menilai bagaimana mekanisme dan prosedur pengelolaan dana otonomi khusus bidang kesehatan 15 persen di Kabupaten Asmat untuk kepentingan rakyat setempat.
"Di mana bentuk pelayanan kesehatan dan langkah-langkah perlindungan hak asasi manusia dalam bidang kesehatan bagi anak-anak orang asli Papua (OAP)," ujar Yan Warinussy mempertanyakan.
LP3BH mendorong lembaga hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui perwakilan Provinsi Papua untuk segera melakukan investigasi terhadap kasus campak yang menyebabkan puluhan anak asli Papua menjadi korban.
Investigasi ini perlu dilakukan Komnas HAM, lanjut Yan, guna menentukan ada tidaknya unsur-unsur pelanggaran HAM yang Berat dalam kasus KLB Asmat tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan atas Kovenan Internasional Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob).
Berdasarkan data kasus campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat telah mendapat perhatian serius dari berbagai kementerian terkait di pusat di antaranya Kementerian Kesehatan dan Tim Satgas Kesehatan TNI diturunkan ke Kabupaten Asmat untuk membantu penanganan medis penyakit campak yang menjangkiti ratusan anak-anak di wilayah Selatan Provinsi Papua.
Gelar Imunisasi
Adapun Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua menyarankan Dinkes Kabupaten Asmat agar melakukan imunisasi sebagai respons terhadap kejadian luar biasa (KLB) serta pemberian makanan tambahan dan juga vitamin A guna menangani kasus kematian 59 balita di kabupaten tersebut.
Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) Dinkes Provinsi Papua dr Aaron Rumainum mengemukakan, langkah-langkah yang disarankan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi kepada Dinkes Asmat yakni jangka pendek, harus dilakukan imunisasi respon terhadap KLB.
"Langkah ini sudah dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Asmat, saat ini sedang berjalan," ujar dr Aaron Rumainum di Jayapura, Selasa (16/1).
Lanjut dia, pemberian vitamin A dalam dua dosis selama dua hari, sekaligus penguburan status gizi. Pemberian makanan tambahan untuk balita gizi buruk dan juga gizi kurang.
Kemudian, kata dia, jangka menengah yakni harus dilakukan imunisasi besar-besaran di 2018 di seantero Kabupaten Asmat.
"Jadi bukan hanya imunisasi campak saja, tetapi difteri, tetanus, hepatitis B dan BSG untuk penyakit tuber kulosis (TB), juga harus imunisasi," ujarnya.
Aaron menyebutkan, hal ini sudah menjadi rekomendasi dari Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) kedua yang digelar oleh Dinkes Provinsi Papua pada 2017 lalu.
"Bukan hanya Asmat tapi juga 14 kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua yang juga imunisasinya menurun," pintanya.
Empat belas kabupaten itu, tambah dia, di antaranya Kabupaten Puncak, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Yahukimo, Asmat, Waropen, dan Kabupaten Nduga.
Gelar Aksi Koin
Menyikapi kejadian luar biasa (KLB) tersebut, komunitas wartawan Jayapura menggelar "aksi koin untuk Asmat" dalam rangka mendukung langkah pemerintah daerah menangani wabah campak dan dampak gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua.
Meirto Tangkepayung, Koordinator Komunitas Wartawan mengatakan, aksi seribu ini merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan para kuli tinta terhadap anak-anak yang terkena wabah campak dan mengalami gizi buruk.
"Jadi dalam aksi ini, kami para wartawan akan mengumpulkan uang koin untuk selanjutnya akan diberikan kepada posko penanganan wabah campak dan gizi buruk yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asmat," kata Meirto Tangkepayung di Jayapura, Selasa (16/1).
Menurut Meirto yang juga merupakan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Papua itu, aksi koin untuk Asmat ini dimulai per Senin (15/1) dan diawali dengan dana sebesar Rp 2 juta dari IJTI Provinsi Papua.
"Jadi teman-teman jurnalis yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi saya sendiri, Odeodata H Julia-Bisnis Papua (Abepura) dan Bebo-TVPapua.com (Jayapura)," ujarnya.
Dia menjelaskan, selain wartawan masyarakat umum juga dapat ikut berpartisipasi dalam aksi sosial bagi anak-anak di Kabupaten Asmat ini.
"Rencananya kami juga akan melakukan aksi bagi bunga di jalan sebagai salah satu bentuk kepedulian lainnya bagi anak-anak Asmat yang menjadi korban campak dan gizi buruk pada Kamis (18/1)," kata dia lagi.
Dia menambahkan, pihaknya berharap dengan aksi ini dapat mengurangi beban keluarga korban di Asmat dan membantu pemerintah daerah serta jajarannya menangani kasus campak dan gizi buruk tersebut. (ant/yps)
