Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah angkat suara terkait penolakan pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terhadap rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China.
Menurut Trubus, seharusnya pemerintah pusat dapat mempertimbangkan rencana TKA yang akan bekerja di perusahaan tambang PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Kabupaten Konawe itu, karena berpotensi menimbulkan konflik.
Konfliknya macam-macam nanti, jadi ada konflik sosial juga. Penolakan itu nanti masyarakat melakukan perlawanan
Di tengah pandemi Covid-19, Trubus meminta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menunda rencana tersebut. Bagi Trubus, saat ini tidak elok rasanya memikirkan kedatangan para TKA, untuk segera berdenyut kerja.
Baca juga: 500 TKA Ingin ke Sultra, PKS: Tak Peka Batin Rakyat
"Menurut saya kalau saya lihat dari aspek kebijakan publik itu masalah timing-nya, waktunya itu tidak tepat, karena kita ini posisinya lagi pandemi masalah Covid-19," kata Trubus saat dihubungi Tagar, Jumat, 1 Mei 2020.
Menurutnya, jika hal itu tetap dilakukan pemerintah, maka akan timbul permasalahan baru. Permasalahan yang berakar dan bercabang tak hanya satu, dan sangat rumit menyelesaikannya.
"Karena persoalannya langsung nanti akan timbul masalah baru. Masalah baru terutama muncul, banyak munculnya konflik. Konfliknya macam-macam nanti, jadi ada konflik sosial juga. Penolakan itu nanti masyarakat melakukan perlawanan," tutur dia.
Terakhir, berkembang isu mengenai rencana kedatangan 500 TKA China merupakan kepentingan pribadi Menko Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca juga: Pandemi Covid-19 Global Brasil Salip China
Namun, hal itu langsung dibantah Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi. Dia mengatakan, rencana kedatangan 500 TKA China itu tak terkait dengan kepentingan pribadi Menko Kemaritiman dan Investasi.
"Tidak ada kepentingan Pak Luhut pribadi di sana (soal 500 TKA China) selain hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel," kata Jodi saat dihubungi wartawan, Kamis, 30 April 2020.
Dia menjelaskan bahwa kedatangan para TKA China dikarenakan kemampuan TKA itu dibutuhkan. Menurutnya, WNI belum bisa melengkapi kemampuan para TKA, hingga harus menghadirkan orang dari luar untuk membantu perusahaan. []