Jakarta – Hari Rabu, 10 Maret 2021, ditandai dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) stimulus berupa bantuan virus corona bernilai 1,9 triliun dolar diloloskan Senat Amerika Serikat (AS). Stimulus ini merupakan suatu prakarsa kebijakan penting Presiden AS, Joe Biden, pada separuh dari 100 hari pertama dia menjabat sebagai presiden sejak dilantik tanggal 20 Januari 2021.
Biden menyampaikan pidato pertama sebagai presiden hari Kamis, 11 Maret 2021. Biden akan menggunakan pidato tersebut untuk membahas paket bantuan itu serta dampaknya bagi keluarga Amerika dan membahas tentang tahun yang lewat di mana pandemi Covid-19 telah menewaskan lebih dari 529 ribu warga AS dan menjangkiti lebih dari 29 juta orang di AS.
RUU bantuan itu disahkan di Senat dan DPR yang dikuasai Demokrat tanpa dukungan dari fraksi Republik.
Presiden Joe Biden memperhatikan Linda Bussey mendapat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 untuk menandai 50 juta suntikan vaksinasi, di Gedung Putih, 25 Februari 2021 (Foto: voaindonesia.com/Reuters)Berbagai jajak pendapat masyarakat belakangan ini menunjukkan secara keseluruhan mayoritas mendukung paket itu, meskipun ada jauh lebih banyak dukungan di kalangan mereka yang mengaku anggota Demokrat dibandingkan dengan mereka yang mengaku anggota partai Republik.
Legislasi itu mencakup pemberian cek 1.400 dolar untuk jutaan keluarga, memperpanjang tunjangan pengangguran, dan miliaran dolar untuk membantu pemerintah negara bagian dan pemda setempat serta bisnis yang secara ekonomi terpukul oleh pandemi virus corona.
“Ada alasan nyata untuk berharap, folks,” kata Biden hari Rabu, 10 Maret 2021. Biden berencana menandatangani legislasi itu hari Jumat. Para anggota pemerintahannya mulai berkampanye untuk mempromosikannya, dengan presiden melakukan perjalanan ke Pennsylvania, dan Wakil Presiden Kamala Harris ke California, Colorado dan Nevada pekan depan. Para menteri kabinet juga akan terlibat.
Sasaran Biden untuk 100 hari pertama menjabat sebagai presiden, antara lain target menyuntikkan 100 juta dosis vaksin Covid-19 kepada 100 juta warga AS. Sampai Rabu, 9 Maret 2021, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika (CDC/Centers for Disease Control and Prevention), telah 95,7 juta dosis vaksin diberikan kepada warga AS, dengan sekitar 10 persen populasi yang telah mendapatkan vaksinasi penuh.
Biden memenuhi komitmennya untuk terlibat kembali dengan masyarakat internasional dalam beberapa hal yang diputus oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, termasuk bergabung kembali dengan Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO) dan Perjanjian Iklim Paris.
Terkait janji lainnya yang berkenaan dengan iklim, Biden telah mencabut izin proyek jaringan pipa minyak Keystone XL, menghentikan kontrak sewa baru untuk penambangan minyak dan gas di tanah-tanah federal dan di lepas pantai, serta menghentikan pembangunan di Suaka Margasatwa Nasional Kutub Utara di Alaska.
Biden melontarkan janji mengenai sejumlah kebijakan imigrasi dan sejauh ini, dia telah menghentikan pembangunan tembok di perbatasan antara AS dan Meksiko yang diperintahkan Trump dan mengakhiri pembatasan perjalanan era-Trump terhadap orang-orang dari sekelompok negara yang sebagian besar berpenduduk mayoritas Muslim.
Biden menyatakan akan mengajukan RUU reformasi imigrasi yang komprehensif, yang dia ungkapkan bulan Februari 2021 lalu. Mendukung program yang dimulai sewaktu ia menjadi wakil presiden Obama, Biden telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk “melindungi dan memperkuat” proteksi terhadap kelompok imigran ilegal tertentu yang dibawa ke AS sewaktu mereka masih anak-anak.
Presiden AS Joe Biden berjalan bersama Marsekal Jacqueline Van Ovost (kiri) dan Letnan Jenderal Laura Richardson sebelum berbicara dalam perayaan Hari Perempuan Internasional, Senin, 8 Maret 2021 (Foto: voaindonesia.com/AP).
Masih ada sejumlah rencana yang belum terealisasi dari agenda 100 hari pertama pemerintahan Biden.
Biden jug berjanji akan memberlakukan reformasi peradilan pidana, masalah yang mendapat sorotan baru sepanjang tahun lalu dengan terbunuhnya sejumlah warga kulit hitam oleh polisi dan protes massal setelahnya yang menyerukan diambilnya tindakan untuk itu. Biden berjanji akan mendirikan komisi pengawas polisi nasional dan menyiapkan strategi pengawasan komunitas.
Selanjutnya Biden menetapkan untuk membatalkan pemangkasan pajak bisnis pada era Trump, menaikkannya dari 21% sekarang ini menjadi kembali 28%, sambil menaikkan pajak bagi kelompok orang terkaya Amerika dan tidak menaikkan pajak bagi mereka yang berpenghasilan kurang dari 400 ribu dolar AS per tahun.
Biden juga mengatakan akan mengarahkan menteri perumahan dan pembangunan perkotaan untuk memimpin satu satgas (satuan tugas) yang fokus untuk membuat perumahan sebagai hak bagi semua warga Amerika (uh/ab)/voaindonesia.com. []
