Kulon Progo - Lima partai politik di Kulon Progo membuka pendaftaran calon wakil bupati (cawabup) untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Hasto Wardoyo. Kelima parpol itu adalah PDIP, PAN, Golkar, PKS dan NasDem.
Kelima parpol ini merupakan partai pengusung pasangan Hasto Wardoyo - Sutedjo pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 lalu. Pasangan ini mengalahkan pasangan Zuhadmono Azhari - Iriani Pramastuti yang diusung Gerindra, PKB dan Demokrat.
Dalam perjalanannya, Bupati Hasto Wardoyo diangkat Presiden Jokowi sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sutedjo menggantikan posisi Hasto sebagai bupati, sedangkan posisi wakil bupati kosong. Lima partai pengusung ini membentuk sekretariat bersama (Sekber) untuk mencari sosok pengisi yang kosong itu dengan membuka pendaftaran mulai 11-17 November 2019.
Sekretaris Sekber Penjaringan Cawabup Kulon Progo Istana mengatakan Panti Marhaen yang terletak di Dayakan Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo dijadikan sekretariat penjaringan cawabup. Sekber membuka kesempatan bagi seluruh warga Kulon Progo, bahkan dari non parpol untuk mendaftar.
DPRD yang menentukan melalui sidang.
Hari pertama pendaftaran, belum ada yang mendaftar. "Namun demikian, sejumlah tokoh politik sudah menjalin komunikasi terkait penjaringan ini," kata Istana di Kulon Progo, Senin, 11 November 2019.
Istana mengatakan ada tiga poin pokok yang menjadi persyaratan. Pertama, peserta menyertakan surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai bupati dan wakil bupati. Kedua, surat keterangan yang memerlukan keterlibatan pihak ketiga, semisal surat keterangan tidak pernah dipidana berdasar putusan pengadilan dan lainnya. Ketiga, lampiran berupa data pribadi seperti KTP, ijazah dan lainnya.
Menurut dia setelah mendaftar, para cawabup yang terjaring akan diseleksi menjadi dua nama. Dua nama ini selanjutnya akan diusulkan ke DPRD Kulon Progo. "DPRD yang menentukan melalui sidang," katanya.
Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati mengatakan, rapat bersama dengan pimpinan Fraksi DPRD Kulon Progo sudah melakukan pembahasan proses pengisian wabup. Kesepakatan hasil rapat setiap partai pengusung harus lebih mengutamakan kepentingan Kulon Progo.
Jabatan wabup meski tidak penuh satu periode namun tetap menjadi jabatan yang strategis. Kehadirannya sangat dibutuhkan segera, untuk membantu bupati Kulon Progo dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dia mengatakan DPRD Kulon Progo berusaha jabatan wabup segera terisi. DPRD Kulon Progo sudah belajar ke daerah lain yang berhasil melakukan hal serupa dalam waktu yang singkat. "Targetnya jabatan wabup bisa diumumkan maksimal akhir tahun 2019. Kalau pelantikannya Yang pasti targetnya diumumkan di periode ini dan masa anggaran tahun ini," ujar Akhid.
Akhid mengatakan siapa pun boleh mendaftar sebagai cawabup. Latar belakang daerah cawabup tidak menjadi persoalan. Hal yang paling penting sosok wabup berkomitmen mengabdi untuk Kulon Progo. "Sempat ada wacana dari DPRD Kulon Progo bahwa putra daerah lebih diprioritaskan untuk mengisi jabatan tersebut. Namun hal itu bukan harus warga Kulon Progo, meski memang ada wacana ke putra daerah," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sutedjo berharap ingin sosok yang mengisi wakil bupati nanti, orang yang bisa bekerja sama dengan baik dengannya dan memiliki komitmen membangun Kulon Progo.
Dia menyerahkan kepada DPRD dan partai pengusung pasangan Hasto-tedjo untuk mekanisme pengisian wabup. "Legal formalnya saya serahkan pada kedua institusi yaitu DPRD dan partai pengusung," kata Sutedjo. []
Baca Juga:
- Kanker Rhabdomyosarcoma Renggut Nyawa Bocah Kulon Progo
- Unik Peragaan Busana di Kulon Progo
- Ribuan Psikotropika Dimusnahkan di Kulon Progo
