Bekasi - Analis politik sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengungkapkan lima (5) kriteria untuk menjadi calon Kapolri suksesor Jenderal Polisi Idham Azis.
"Perlu ada kepemimpinan yang kuat, nasionalis, dan demokratis di lingkungan penegak hukum, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, yang sebentar lagi harus memiliki kepala kepolisian yang baru karena Kapolri sekarang memasuki masa pensiun," kata Boni dalam keterangannya, Rabu, 17 Juni 2020.
Menurut dia kriteria calon Kapolri ada lima. Pertama, sosok nasionalis yang tegas, berani, dan paham prinsip-prinsip demokrasi sipil dalam menghadapi gejolak sosial dan politik yang terus berlangsung di level daerah ataupun nasional.
Apalagi, pada tahun 2024 akan menjadi titik balik yang cukup menegangkan bagi hidup berdemokrasi kita sebagai bangsa.
Baca juga: Profil Sigit Prabowo dan 7 Nama Masuk Bursa Kapolri
Dia melanjutkan, dalam konteks ini memerlukan figur yang kuat dalam prinsip, tegas dalam bertindak, dan tulus mengadi pada bangsa dan negara.
Kedua, lanjut Boni, Polri membutuhkan pimpinan baru yang dapat memperkuat kerja sama lintas sektoral, koordinasi antaragensi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk dengan Badan Intelijen Negara (BIN), agar ada sinergi dalam merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul.
Ia mencontohkan isu rasisme Papua yang bergejolak saat ini, di matanya polisi tidak bisa bekerja sendirian. Menurutnya perlu ada koordinasi yang kuat dan efektif dengan BIN untuk pengumpulan dan analisis informasi, dan dengan institusi TNI apabila diperlukan.
Ketiga, Kapolri yang baru mesti sosok yang sejalan dengan visi dan misi penegakan hukum pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca juga: Profil Agus Andrianto, Calon Pengganti Kapolri
Dari awal pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2014, dia menilai TNI dan Polri selalu menjadi kekuatan utama yang menopang keamanan dalam berbagai gejolak yang terjadi di tengah masyarakat, yang harus dipertahankan.
"Apalagi, pada tahun 2024 akan menjadi titik balik yang cukup menegangkan bagi hidup berdemokrasi kita sebagai bangsa," katanya.
Ia memperkirakan pertarungan antara kaum nasionalis dan kelompok radikal benar-benar akan mewarnai kompetisi Pemilu 2024. Oleh sebab itu, kata Boni, kepolisian harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum, menindak setiap bentuk pelanggaran hukum, kebebasan sipil, dan integrasi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.
Keempat, Kapolri yang baru harus melanjutkan prestasi Kapolri sebelumnya, termasuk prestasi Idham Azis dalam memerangi kejahatan besar, seperti sindikat narkoba dan sindikat perdagangan manusia.
Ke depan, menurut dia, perlu ada terobosan baru dalam dua kejahatan besar itu karena generasi muda bangsa ini harus diselamatkan dari bahaya narkoba. Selain itu, perdagangan manusia atau human trafficking harus diberantas tuntas.
Dia menyarankan, dalam konteks ini polisi tidak hanya menangkap para pelaku dalam negeri, tetapi juga perlu bekerjasama dengan yurisdiksi internasional untuk menangkap jaringan di luar negeri.
Boni melanjutkan bahwa human trafficking sudah puluhan tahun menyasar mayoritas masyarakat kelas bawah yang memang lemah secara ekonomi. "Saatnya kejahatan macam ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ucapnya.
Kelima, Kapolri yang baru mesti memiliki potensi akseptabilitas yang memadai dari internal kepolisian. Hal ini menurutnya penting, supaya manajemen institusi bisa berjalan dengan baik, terutama ketika Kapolri menyalurkan perintah dari pusat ke daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.
Oleh sebab itu kata Boni Kapolda mesti betul-betul bersinergi dengan Kapolri dalam hal visi dan misi, bukan hanya formalitas. Menurutnya hal ini akan berdampak pada polres-polres di tingkat kabupaten atau kota.
Boni lantas mengapresiasi soliditas kelembagaan di polri yang begitu kuat selama ini. "Itu harus terus dipertahankan karena ke depan tantangan bangsa ini akan lebih besar lagi dalam merawat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945," Boni Hargens. []
