UNTUK INDONESIA
5 Hari KPK Periksa Pejabat Pemkab Jember
KPK melakukan pemeriksaan dugaan kasus proyek di Kabupaten Jember yang bermasalah. Pemeriksaan oleh KPK juga di tengah gejolak pemakzulan Bupati.
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di halaman Gedung KPK Merah Putih di Jakarta, Rabu, 18 Maret 2020. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, KPK melakukan disinfeksi di sejumlah area Gedung Merah Putih. (Foto: Antara/Nova Wahyudi)

Jember - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pejabat lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, terkait sejumlah proyek fisik yang diduga bermasalah. Pemeriksaan tersebut berlangsung pekan lalu, saat gejolak proses pemakzulan terhadap Bupati Jember dr. Faida oleh DPRD Jember berlangsung.

Kabar pemeriksaan terhadap pejabat lingkup Pemkab Jember dibenarkan Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Akan tetapi dia tidak mengungkapkan lebih detail perihal pemeriksaan tersebut karena masih dalam tahap penyelidikan.

Saya tidak monitor soal itu (pemeriksaan pejabat oleh KPK)

“Iya benar, beberapa hari yang lalu, KPK mengadakan kegiatan permintaan keterangan sejumlah pihak di Jember. Namun demikian karena kegiatan tersebut masih dalam tahap penyidikan maka mohon maaf kami belum bisa menyampaikan detailnya ya. Untuk perkembanganya nanti kami informasikan lebih lanjnut,” ujar Ali Fikri ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, Senin, 27 Juli 2020.

Baca juga:

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan Jember, Gatot Triyono mengaku tidak tahu terkait kabar KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat lingkup Pemkab Jember.

“Saya tidak monitor soal itu,” ujar Gatot yang juga Juru bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Jember ini.

Seorang sumber di Pemkab Jember yang mengetahui pemeriksaan tersebut menjelaskan, pemeriksaan berlangsung pada hari Senin 20 Juli 2020 hingga Jumat, 24 Juli 2020.

“Jumat berkas dilengkapi dan diterima KPK, lalu KPK balik kanan. Pamit ke Kapolres dan Bupati,” tutur sumber yang enggan disebutkan namanya tersebut.

Sumber yang sama menyebutkan, ada tiga proyek fisik di Lingkungan Pemkab Jember yang menjadi objek penyelidikan dan pemeriksaan KPK. yaitu, proyek bantuan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2019, pembangunan Asrama Haji Jember, dan pembangunan gedung empat lantai Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Seobandi.

Dua proyek terkait tersebut, mangkrak dan sempat menjadi sorotan dari Panitia Angket DPRD Jember. Angket tersebut kemudian berujung pada Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada hari Rabu, 22 Juli 2020. []

Berita terkait
Dekopin Nurdin Halid Gugat Rekomendasi Puskapsi Universitas Jember
Dekopin) yang dipimpin Nurdin Halid mempersoalkan rekomendasi Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember terkait permasalahan organisasi Dekopin.
DPRD Jember Pecat Bupati Faida secara Politik
Paripurna DPRD Jember menyepakati mengusulkan pemecatan Bupati Faida ke Mendagri. Faida dianggap melanggar sumpah jabatan.
Dukungan KTP Petahana Pilbup Jember Memenuhi Syarat
KPU Jember menyatakan jumlah dukungan fotokopi KTP pasangan Faida-Vian dinyatakan memenuhi syarat usai dilakukan verifikasi faktual.
0
5 Hari KPK Periksa Pejabat Pemkab Jember
KPK melakukan pemeriksaan dugaan kasus proyek di Kabupaten Jember yang bermasalah. Pemeriksaan oleh KPK juga di tengah gejolak pemakzulan Bupati.