Jakarta – Sebuah pengadilan banding di Kamboja, 12 November 2021, memerintahkan pembebasan dini lima aktivis, termasuk seorang pemimpin buruh terkemuka yang telah lama mengkritik pemerintah.
Pengadilan Banding Phnom Penh mengatakan pihaknya telah memerintahkan pembebasan Rong Chhun dan empat orang lainnya pada hari itu, tetapi tidak memberikan rincian tentang keputusannya tersebut.
Rong Chhun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Kamboja, telah ditahan sejak Juli 2020 setelah pemerintah mengklaim ia menyebarkan informasi palsu tentang perbatasan Kamboja dengan Vietnam -- masalah yang dianggap sensitif karena memiliki signifikansi politik di negara itu.
Sejumlah wara berjalan sambil menggunakan ponsel mereka di Phnom Penh, Kamboja, 18 Februari 2021 (Foto: voaindonesia.com/Reuters)Ia dinyatakan bersalah pada Agustus dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena menghasut kerusuhan sosial.
Pengacaranya, Sam Sokong, mengatakan pengadilan mempersingkat hukuman itu menjadi 15 bulan 11 hari, termasuk waktu penahanan yang telah dijalaninya.
Yang juga dibebaskan adalah dua terdakwa, Ton Nimol dan Sar Kanika, yang dinyatakan bersalah karena menghasut orang-orang untuk melakukan kejahatan.
Mereka masing-masing ditangkap pada Agustus 2020 saat berdemonstrasi untuk pembebasan Rong Chhun, dan masing-masing dijatuhi hukuman 20 bulan penjara dalam persidangan yang sama dengannya.
Dua aktivis lain dalam kasus yang tidak terkait juga diperintahkan untuk dibebaskan.
Para pemimpin buruh, seperti Rong, memiliki pengaruh politik yang signifikan di Kamboja karena mereka mewakili sejumlah besar pekerja di industri tekstil negara itu, yang merupakan penghasil ekspor utama.
Serikat-serikat pekerja besar secara historis bersekutu dengan oposisi politik terhadap Perdana Menteri Hun Sen.
Aktivis online Thy Sovantha, 19 tahun (kiri), dan temannya pakai ponsel dan media sosial mereka di sebuah kafe di Phnom Penh, Kamboja (Foto: voaindonesia.com/Reuters)
Rong Chhun bertugas di komite pemilihan nasional Partai Penyelamat Nasional Kamboja yang beroposisi sebelum partai dibubarkan berdasarkan perintah pengadilan pada 2017, menjelang pemilihan umum 2018.
Pembubaran partai tersebut umumnya dipandang sebagai upaya untuk memastikan kemenangan Partai Rakyat Kamboja pimpinan Hun Sen. Hun Sen telah berkuasa selama 36 tahun, dan sering dituduh memimpin rezim otoriter (ab/uh)/voaindonesia.com. []
Kamboja Dukung Vaksinasi Saat Jumlah Kasus Covid-19 Melonjak
Bendungan Dibiayai China di Kamboja Hancurkan Kehidupan
Kontrol Gerbang Internet Kamboja Bikin Sunyi Pemberitaan
Aktivis Kamboja Kecam Penundaan Pembebasan Putranya
