Maros - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menyebut ada 47 TPS rawan politik uang dan ada 24 TPS yang terindikasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak netral.
Karena itu Bawaslu Maros akan mengerahkan kekuatan penuh ke sejumlah TPS yang dinilai raan tersebut.
"Saat ini kami telah koordinasikan dengan beberapa pihak terkait, juga telah diinstruksikan kepada Panwascam, pengawas kelurahan/desa, PTPS, betul-betul mengawasi TPS rawan tersebut," kata Ketua Bawaslu Maros, Sufirman kepada Tagar News, Selasa, 16 April 2019.
Menurut Sufirman, dari hasil identifikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, 24 TPS rawan di Maros dengan indikasi KPPS berkampanye untuk peserta pemilu adalah yang tertinggi di Sulsel.
“Angka tersebut bahkan berselisih jauh jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainya di Sulsel, tertinggi hanya 6 TPS di Kabupaten Bulukumba dan Luwu,” lanjut dia.
Baca juga: HT Rp 38 Juta untuk Amankan Pemilu di Maros
Selain itu, di Maros juga terdapat sebanyak 47 TPS yang terdapat praktik politik uang/barang pada masa kampanye juga yang tertinggi di Sulsel setelah Luwu Utara.
Selain itu, penempatan TPS juga masih menjadi sorotan pihak Bawaslu. Diketahui, 78 TPS masuk kategori rawan sebab dekat dengan posko pemenangan peserta pemilu, juga termasuk 108 TPS rawan dengan indikasi dekat dari lembaga pendidikan.
"Terkait dengan TPS yang dekat dengan posko tim atau rumah caleg, Bawaslu melalui jajarannya di bawah sudah memberikan saran perbaikan untuk dipindahkan ke lokasi yang netral," tutup Sufirman. []
