Jakarta – Sebanyak 43 negara pada Kamis, 21 Oktober 2021, menyampaikan keprihatinan mendalam lewat pernyataan resmi tentang situasi yang dialami oleh etnis minoritas Muslim-Uighurs dan kelompok Muslim-Turkic lain di provinsi semi-otonom Xinjiang, China.
Duta Besar Perancis Untuk PBB, Nicolas de Riviere, yang mewakili 43 negara tersebut, mengatakan bahwa telah terjadi “pelanggaran hak asasi manusia yang umum dan sistematis, penyiksaan, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan pemisahan paksa anak-anak.”
Ia menambahkan bahwa kelompok Uighur juga mengalami pengekangan dalam “kebebasan beragama, bergerak, berekspresi dan menjalakan tradisinya".
Pagar yang mengelilingi pusat pelatihan kejuruan di Dabancheng, di Xinjiang, Uighur, Chna, 4 September 2018 (Foto: voaindonesia.com/Reutes)Dalam pernyataan bersama, negara-negara itu menyampaikan keprihatinan tentang “pengawasan luas” yang menarget kelompok Uighur dan anggota minoritas lainnya, serta “penindasan kolektif terhadap agama dan etnis minoritas.” Mereka mendesak China untuk memberi jaminan pada komisioner tinggi PBB urusan HAM untuk mendapat akses ke Xinjiang.
Kelompok-kelompok HAM dan sebagian pemerintah menuduh China telah mengirim lebih dari 1,1 juta orang Uighur ke kamp-kamp tahanan. China mengatakan kawasan itu adalah “pusat pendidikan kejuruan” untuk menghentikan penyebaran ekstremismne agama dan serangan teroris.
Jumlah dan keragaman negara yang ikut memberi pernyataan di komite Majelis Umum yang mengurusi isu hak asasi manusia terus bertambah sejak kelompok inti yang awalnya sebagian besar didominasi oleh negara-negara Barat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Majelis Umum meminta negara-negara ikut serta dalam upaya meningkatkan tekanan terhadap China.
Turki bergabung untuk pertama kalinya pada tahun ini bersama negara-negara Afrika seperti Liberia dan Eswatini. Namun beberapa negara mayoritas Muslim yang dekat dengan China, termasuk Arab Saudi dan Pakistan, tidak menandatangani pernyataan itu.
Kamp interniran warga Uighur yang dijaga dan dimonitor secara ketat di Hotan, Xinjiang, China (Foto: Dok/voaindonesia.com/AFP)
Duta Besar China Untuk PBB menolak kritik kelompok itu sebagai “suatu hal yang tidak berdasar.” “Kepada Amerika dan beberapa negara lain, ijinkan saya mengatakan “kebohongan Anda sama sekali tidak berdasar,” ujar Zhang Jun, Duta Besar China untuk PBB.
Lebih lanjut dikatakan Jun, “Xinjiang menikmati stabilitas, perkembangan dan kemakmuran dan kehidupan masyarakat China semakin membaik dari waktu ke waktu,” ujar Zhang (em/lt)/voaindonesia.com/VOA. []
Sidang Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Uighur Pengacara London
China Kendalikan Populasi Etnis Minoritas Uighur di Xinjiang
China Menindas Uighur di Luar Negeri Menyebar di 30 Negara
Pengadilan Rakyat di Inggris Dugaan Pelanggaran HAM Uighur
