Jakarta - Dalam sebuah pernyataan bersama, lebih dari 40 negara suarakan keprihatinan atas tindakan China di Xinjiang, Hong Kong dan Tibet. China didesak membuka akses bagi kepala HAM PBB untuk melakukan investigasi.
Lebih dari 40 negara pada Selasa, 22 Juni 2021, mendesak China membuka akses bagi Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, ke Xinjiang, China, untuk mengecek laporan, lebih dari satu juta orang telah ditahan secara tidak sah di sana –beberapa di antaranya mengalami penyiksaan dan kerja paksa.
Pernyataan bersama tersebut dibacakan oleh Duta Besar Kanada Leslie Norton atas nama negara-negara seperti Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang dan Amerika Serikat (AS) di depan Dewan HAM PBB.
"Laporan terpercaya menunjukkan, lebih dari sejuta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang dan ada pengawasan luas yang secara tidak proprosional menargetkan warga Uighur dan anggota minoritas lainnya, serta pembatasan atas kebebasan dasar dan budaya Uighur,” demikian bunyi pernyataan bersama itu.
Letak geografis Uighur di Xinjiang, China (Foto: theartnewspaper.com)
"Kami mendesak China untuk segera mengizinkan akses bermakna dan tidak terbatas untuk pengamat independen termasuk Komisaris Tinggi HAM ke Xinjiang,” tambah pernyataan itu merujuk pada Michelle Bachelet.
Bachelet pada Senin, 21 Juni 2021, telah memberi tahu dewan bahwa ia berharap dapat mengunjungi Xinjiang tahun ini guna memeriksa laporan pelanggaran serius terhadap Muslim Uighur di sana. Akses ke Xinjiang telah dinegosiasikan oleh pihaknya sejak September 2018 lalu.
1. Apa Respons China?
Jiang Yingfeng, seorang diplomat senior China untuk PBB di Jenewa menolak pernyataan bersama itu pada Selasa, 22 Juni 2021, dengan menyebutnya sebagai campur tangan urusan dalam negeri "bermotif politik”.
"Kami menyambut kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke China, ke Xinjiang. Kunjungan ini adalah untuk mempromosikan pertukaran dan kerja sama, alih-alih untuk melakukan investigasi terhadap apa yang disebut sebagai "praduga bersalah,” katanya kepada dewan tanpa memberikan batas waktu.
Warga Uighur yang tinggal di luar China menjadi ujung tombak kampanye HAM (Foto: dw.com/id)
Beijing telah menyangkal semua tuduhan terkait pelanggaran terhadap etnis Uighur, dan menjelaskan keberadaan kamp sebagai fasilitas pelatihan vokasi untuk melawan ekstremisme agama.
2. Keprihatinan Atas Hong Kong dan Tibet
Selain mengutip laporan penyiksaan, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan pemisahan anak dari orang tua secara paksa, pernyataan bersama yang dibacakan petinggi Kanada itu juga menyatakan keprihatinan atas memburuknya kebebasan fundamental di Hong Kong dan situasi HAM di Tibet.
Sejumlah warga antre di Pusat Pelatihan Kejuruan Kota Artux di Kawasan Industri Kunshan di Artux, wilayah Xinjiang, 3 Desember 2018. Pengacara HAM, Geoffrey Nice, gelar persidangan rakyat di London untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM oleh China terhadap etnis Uighur (Foto: voaindonesia.com/AP)Sidang pertama untuk orang-orang yang ditangkap di Hong Kong karena legislasi baru dari Beijing, dijadwalkan akan digelar pada pekan ini.
Menurut kepala kelompok HAM Amnesty International Agnes Callamard, pernyataan bersama ini mengirim pesan penting bagi China bahwa mereka "tidak lepas dari pengawasan internasional.”
"Tapi negara-negara ini harus bergerak sekarang, melampaui hanya sekedar pernyataan tulisan tangan dan mengambil tindakan nyata,” tambahnya [gtp/as (Reuters, AFP)]/dw.com/id. []
